Category: Berita

Bojonegoro – Pimpinan Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PW RMINU) Jawa Timur bekerja sama dengan LPPD Jawa Timur menggelar Halaqoh Pesantren pada Ahad pagi, 7 Desember 2025. Kegiatan ini bertempat di Pondok Pesantren Modern Al-Fatimah, Jl. Pd. Bambu No. 01, Jambean, Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro, asuhan Dr. KH. Tamam Syaifuddin.

Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta, baik dari pengurus PW RMINU Jawa Timur maupun utusan PC RMINU Kab/Kota se-Jawa Timur. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI, unsur DPRD Jawa Timur, Kakanwil Kemenag Jatim dan Kepala Kemenag Batu. Selain itu para pengasuh pesantren, khususnya yang berasal dari Bojonegoro dan  sekitar, juga para akademisi masyarakat Islam di Jawa Timur turut hadirkan meramaikan kegiatan ini. Acara yang berlangsung gayeng ini dimoderatori Dr. Abd Wasik, alumni Ma’had Aly Situbondo.

Dalam sambutannya, Ketua LPPD Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah penguatan pesantren yang dilakukan PW RMI NU Jatim.

“Kami siap mensupport dan berkolaborasi dengan RMINU Jawa Timur sampai masa jabatan pengurus berakhir di 2029. Kami juga mempersilakan RMI untuk terlibat dalam rekrutmen beasiswa LPPD. Sudah 4000 lebih beasiswa LPPD untuk kalangan pesantren baik beasiswa Al-Azhar Mesir, Ma’had Aly, S1, S2 maupun S3. Ini menunjukkan kepedulian Ibu Gubernur, Ibu Khofifah yang luar biasa,” ungkap Prof. KH. Halim Soebahar yang juga Pengasuh Ponpes Shofa Marwa Jember itu.

Di akhir sambutan, Prof. KH. Halim Soebahar juga menekankan posisi strategis pesantren dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terbaru.

“Pesantren harus lebih kuat dalam UU Sisdiknas yang baru, sehingga kualitas pendidikan pesantren yang sudah berkembang harus semakin meningkat,” tambah Prof. KH. Halim Soebahar yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI, Ir. H. Eko Wahyudi menyatakan dukungannya terhadap kemandirian ekonomi pesantren.

“Pesantren harus kuat secara ekonomi dan mandiri. Kami siap memberikan fasilitas dan pendampingan agar pesantren tidak bergantung pada pihak lain,” ucap politisi kelahiran 1982 tersebut.

Menurut anggota DPR RI dapil Bojonegoro dan Tuban ini, kegiatan halaqoh pesantren ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kapasitas serta kemandirian pesantren di Jawa Timur, baik pada aspek pendidikan, perlindungan santri, maupun penguatan ekonomi kelembagaan.

Sebagai nara sumber terakhir, Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC, menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki akar kuat dalam tradisi dan peran pelayanan umat.

“Pesantren adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil‘alamin melalui pendidikan, dakwah, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Prof. Kiai Haris yang juga Wakil Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Prof. Kiai Haris menambahkan bahwa pesantren harus tetap menjaga kekhasan dan tradisi masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan menjaga keunikan yang mencerminkan cita-cita serta karakter pesantren itu sendiri. Point ini yang harus masuk dalam RUU Sisdiknas yang baru,” jelas Prof. Kiai Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur Korbid Pesantren.

Pada kesempatan itu, Prof Kiai Haris juga menyebut dengan pergeseran nilai-nilai baru yang harus menjadi atensi RMI dan kalangan pesantren.

“Beberapa kasus yang muncul dalam satu tahun terakhir, adalah soal pergeseran nilai-nilai baru. Apa yang dulu dianggap baik sekarang dianggap bermasalah. Dulu cium tangan dianggap baik, sekarang dianggap bermasalah. Dulu santri yang nakal mendapat hukuman itu biasa, namun sekarang dianggap tidak biasa. Dulu ngecor bangunan pesantsren oleh santri itu dulu dianggap baik sekarang orang meanggapnya tidak baik. Demikian seterusnya. Pergeseran nilai-nilai baru ini yang harus disikapi oleh pesantren”, ujar Prof. Kiai Haris yang juga dikenal Dai Internasional tersebut.    

Selain itu, Prof Kiai Haris juga menyoroti persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, dengan mengutip data Komnas Perempuan.

“Sepanjang 2020–2024 tercatat 97 kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan. Di antaranya, perguruan tinggi 42 kasus, pesantren 17 kasus, dan sekolah menengah 16 kasus. Ini fenomena gunung es karena banyak korban memilih diam akibat ketimpangan relasi kuasa. RMI saya kira harus juga turut memberikan solusi berbagi kasus di atas” tegas Prof. Kiai Haris yang juga Pengasuh PP Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember.

Di akhir acara halaqah, KH. Abdul Hakim Hidayat, Ketua RMI Jatim membacakan deklarasi Bojonegoro yang berisi lima point pernyataan untuk mendorong komitmen kehadiran dan keberpihakan negara untuk kemajuan pesantren.

Reporter : Iklil Naufal Umar
Editor : Wildan Rofikil Anwar

Aceh — Tekanan agar pemerintah pusat segera menetapkan status Darurat Bencana di Provinsi Aceh semakin menguat menyusul meluasnya dampak banjir bandang yang terjadi sejak akhir November 2025. Skala bencana dinilai sudah berada pada kondisi kritis sehingga membutuhkan penanganan luar biasa melalui dukungan penuh dari pemerintah pusat. Penetapan status darurat diyakini dapat mempercepat koordinasi dan mobilisasi bantuan logistik, tenaga kesehatan, hingga evakuasi di titik-titik yang masih terisolasi.

Berdasarkan pantauan data penanggulangan bencana alam hidrometeorologi yang dirilis Posko Terpadu Pemerintah Aceh per 1 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, banjir telah menggenangi 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan 3.310 gampong. Total 214.382 kepala keluarga atau 1.418.872 jiwa terdampak bencana tersebut. Sementara itu, jumlah korban yang terkonfirmasi meliputi 1.435 warga luka ringan, 403 luka berat, 173 meninggal dunia, serta 204 warga yang masih dinyatakan hilang. Data ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pencarian yang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Direktur Lembaga Zakat dan Wakaf Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., menilai situasi Aceh sudah memenuhi unsur kedaruratan nasional. Menurutnya, status Darurat Bencana menjadi kunci percepatan respon pemerintah untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak secara merata dan tepat sasaran.

“Skala bencana ini telah melampaui kemampuan penanganan di tingkat daerah. Pemerintah pusat perlu segera menetapkan status darurat agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dengan dukungan lintas lembaga,” ujar Prof. Haris di Jakarta dalam acara kunjungan ke Universitas Islam Internasional Indonesia.

“Selain langkah darurat, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi komprehensif atas penyebab banjir, termasuk kerusakan lingkungan dan mitigasi ke depan, agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Prof Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jatim.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Lembaga Zakat dan Wakaf Darul Hikam telah memulai penggalangan dana kemanusiaan bekerja sama dengan PP Kamaly Situbondo untuk membantu pemulihan kondisi masyarakat Aceh. Menurutnya, solidaritas nasional menjadi modal penting di tengah bencana berskala besar ini.

Donasi dapat ditransfer ke norek 4467764444 BSI Jember atas nama Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikam atau 0032804357 Bank Jatim atas nama YPI DARUL HIKAM MKJ. Informasi lebih lanjut bisa mengujungi website resmi www.wakafdarulhikam.org dan www.zakatdarulhikam.org

Reporter: Iklil Naufal Umar
Editor: Wildan Rofikil Anwar

Jakarta — Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima kunjungan silaturahim sekaligus penandatanganan kerja sama dengan World Moslem Studies Center (Womester) pada Rabu pagi (3/12), bertempat di Ruang Rapat FSH. Acara berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 12.00 WIB dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kolaborasi.

Hadir mewakili UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu Wakil Rektor I Prof. Dr. KH. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Muhammad Maksum S.H., M.A, M.D.C serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Prof. Dr. Kamarusdiana, MH. Selain itu hadir pula para Ketua Program Studi, Sekretaris Prodi, dan sejumlah pimpinan lainnya.

Sementara itu, rombongan tim Womester terdiri dari Direktur Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., Deputi Direktur Kiai Moh. Romli, M. Pd.I, Bendahara Umum M. Khanif, M.Kn dan anggota Muchimah, S.H.I., M.H

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Maksum menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim Womester. Ia menegaskan pentingnya sinergi yang telah terjalin selama ini.

“Kami sangat berterima kasih atas jalinan kerja sama dengan Womester yang telah terbangun, termasuk pada kegiatan bedah buku tahun 2024. Semoga langkah kolaboratif ini dapat kita perkuat, diperluas, dan diwujudkan dalam program-program yang lebih produktif di masa depan,” ujar Prof. Maksum yang juga Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.

Sementara itu, Direktur Womester Prof. Haris memaparkan berbagai aktivitas internasional yang telah dijalankan lembaga tersebut, mulai dari pengabdian masyarakat global hingga kerja sama akademik dengan berbagai perguruan tinggi dunia.

“Womester melakukan banyak kegiatan internasional, baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Kami telah hadir di Taiwan, Australia, Hong Kong, Belanda, Jepang, Malaysia, hingga Jerman, dan insya Allah akan berlanjut ke Kanada dan negara-negara lainnya,” jelasnya.

Ia juga menuturkan rencana agenda ilmiah internasional mendatang.

“Pada tahun 2026, kami berencana menyelenggarakan International Conference di Maroko, sekaligus kunjungan kebudayaan ke Portugal dan Spanyol. Kami berharap UIN Jakarta dapat menjadi mitra penyelenggara dan ikut berkolaborasi dalam event global tersebut,” tambah Prof Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tidak hanya konferensi dan pengabdian, lanjut Prof. Haris, Womester terus mendorong produktivitas publikasi ilmiah, termasuk kajian Fiqh al-Aqalliyat dan pedoman fikih bagi masyarakat Muslim di luar negeri.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Rektor I Prof. Tolabi Kharlie menyampaikan dukungan penuh dari pihak universitas. “Semoga kerja sama ini berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama sebagai simbol komitmen kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi internasional, serta sesi foto bersama.

Reporter : Wildan Rofikil Anwar
Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Jakarta, 1 Desember 2025

Negara Sudan terjerumus dalam perang saudara sejak 15 April 2023. Demikian ini  setelah terjadi perebutan kekuasaan antara militer pemerintah dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Perang saudara ini telah menyebabkan kelaparan dan dugaan genosida di wilayah Darfur barat. Kekhawatiran terutama dirasakan penduduk Kota el-Fasher setelah kota tersebut direbut oleh RSF baru-baru ini.

Dalam perebutan kekuasaan ini, lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik di seluruh negeri, dan sekitar 12 juta lainnya telah meninggalkan rumah mereka akibat pertikaian tersebut. PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia pada tahun ini.

Direktur Womester, Prof. Dr. KH. M Noor Harisudin, S.Ag, SH, M.Fil.I, CLA, CWC mengajak masyarakat dunia untuk memberikan dukungan kemanusiaan di Sudan.

“Situasi Sudan benar-benar genting. Mari kita bersatu untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada saudara kita yang ada di Sudan,” ujar Prof. Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.  

Selain itu, Prof Haris mendorong PBB untuk melakukan langkah-langkah kongkrit untuk penyelesaian perang saudara tersebut.

“PBB selama ini belum berbuat banyak untuk Sudan. PBB bisa melakukan langkah-langkah kongkrit untuk perdamaian di Sudan,” ujar Prof Haris yang juga Wakil Ketua PP Asosaisi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Sementara, Prof. Haris juga mendesak Internasional Criminal Court untuk melakukan penyelidikan atas dugaan genocide.

“Ada dugaan genocide. Saya kira, ICC harus melakukan penyelidikan hal tersebut”, ujar Prof. Haris yang sudah keliling 22 negara dunia tersebut.     

Sebagaimana diketahui, pada 2019, protes besar-besaran terjadi yang menuntut diakhirinya kekuasaan Omar al-Bashir selama hampir tiga dekade. Militer kemudian melancarkan kudeta untuk menggulingkannya.Setelah Al-Bashir digulingkan, warga sipil terus berkampanye demi pembentukan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Pemerintahan gabungan militer-sipil lantas dibentuk, namun digulingkan oleh kudeta berikutnya pada Oktober 2021.

Kudeta tersebut dilancarkan oleh dua orang yang berada di pusat konflik saat ini. Pertama,  Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan bersenjata sekaligus presiden negara tersebut. Dan Kedua, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang lebih dikenal sebagai “Hemedti”. Dia adalah pemimpin RSF sekaligus wakil Al-Burhan.  Belakangan, Jenderal Al-Burhan dan Jenderal Dagalo berselisih pendapat tentang arah negara dan rencana menuju pemerintahan sipil.

Namun perselisihan utamanya mengenai rencana peleburan RSF yang berkekuatan 100.000 personel ke dalam Angkatan Darat, dan siapa yang akan memimpin pasukan baru tersebut. Kedua jenderal tersebut ingin mempertahankan posisi kekuasaan mereka serta tidak ingin kehilangan kekayaan dan pengaruh. Kecurigaan pun timbul di antara mereka.

Baku tembak antara militer pemerintah dan RSF dimulai pada 15 April 2023 setelah sejumlah personel RSF disebar ke berbagai wilayah di Sudan. Langkah ini dianggap Angkatan Darat sebagai ancaman.

Reporter: Iklil Naufal Umar
Editor: M Irwan Zamroni Ali

Surabaya, Darul Hikam-Belasan mufti (pemberi fatwa) dari Kerajaan Perak, Malaysia, belajar tentang “thariqah” (tarekat/pendekatan kepada Tuhan) dengan bersilaturrahmi kepada Idarah Wustha JATMAN (Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah) PWNU Jatim di Surabaya, Sabtu.

Delegasi mufti dari Perak-Malaysia yang dipimpin Dato’ Sri Haji Wan Zahidi bin Wan Teh itu diterima DR KH Romdlon Chotib (Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim), Prof Dr HM Noor Harisudin (Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Jatim), KH Muhsin Nurhadi (Rais Mustafat JATMAN Jatim) dan DR KH Mustofa Badri MA (Mudir JATMAN Jatim).

Dalam pengantar kunjungan itu, Dato’ Sri Haji Wan Zahidi mengucapkan terima kasih atas sambutan pengurus PWNU Jatim yang penuh keakraban. “NU itu sama dengan Islam di Malaysia yang berpaham Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jamaah), karena itu kami ingin bertukar pengalaman,” katanya.

Seorang anggota delegasi mufti Malaysia memperjelas tukar pengalaman yang diharapkan terkait dengan rencana para mufti dari Perak-Malaysia untuk memasukkan paham Aswaja dengan ajaran tarekat/tasawufnya diakui negara dalam UU, mengingat masuknya paham Wahabi yang suka mengkafirkan.

Menanggapi hal itu, Mudir JATMAN Jatim DR KH Mustofa Badri MA menyatakan tertarik dengan lawatan mahabbah dari para mufti dari Perak-Malaysia yang sangat lembut dan sesuai dengan paham NU dan juga tarekat JATMAN yang mengajarkan mahabbah/cinta dan tidak mudah mengkafirkan pihak lain.

“Saya merasa terharu dengan lawatan mahabbah yang didasari kecintaan itu. NU sendiri lahir dari cinta melalui Komite Hijaz yang memprotes Wahabi yang merusak khazanah lama, seperti makam Nabi dan mengkafirkan. Setelah Komite Hijaz sukses itu, maka ulama merasa perlu mempertahankan Aswaja dengan mendirikan NU,” katanya.

Oleh karena itu, Malaysia dengan Indonesia harus saling bekerja sama untuk menyelamatkan masyarakat dari dari ajaran Wahabi yang mudah menyesatkan/mengkafirkan. “NU sendiri bertujuan untuk menjaga agama, menjaga negara, dan menjaga umat dengan dakwah,” katanya.

Terkait JATMAN, ia mengatakan JATMAN merupakan salah satu “jalan dakwah” yang didirikan pada 1957 yang hingga kini tercatat ada 44 thariqah yang terseleksi mu’tabaroh, namun di Jatim hanya ada tujuh thariqah yang memiliki jamaah banyak.

“Soal seleksi itu ditangani mursyid yang menelusuri sanad dari guru ke guru hingga ke Rasulullah. Itu mursyid yang menyeleksi dan seleksi ulang akan dilakukan pada munas dan halaqoh mendatang, jadi kultural saja, kalau Malaysia mau formal (seleksi negara), ya bisa. Kalau ada imam thariqah mengaku Imam Mahdi, pun ada di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Prof. Dr. HM Noor Harisudin, M. Fil.I, Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, menjelaskan bahwa kunjungan Mufti Negeri Perak ini bertujuan untuk mempelajari tasawuf di Indonesia, khususnya melalui JATMAN sebagai bahan penyusunan kebijakan keagamaan di Negeri Perak, Malaysia.

“Setiap negeri (propinsi: red) di Malaysia memiliki otoritas keagamaan sendiri, termasuk dalam menentukan aliran thariqah yang diakui. Karena itu, para mufti negeri Perak Malaysia ini meminta masukan mengenai kriteria thariqah yang mu’tabarah, yang tidak mu’tabarah, serta thariqah yang berpotensi menyimpang, lengkap dengan ukuran dan kriterianya, jelasnya”

Prof. Haris yang juga Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan IKA PMII menegaskan bahwa JATMAN memiliki kredibilitas untuk menjadi kiblat spiritual yang sejajar dengan tradisi tarekat di Timur Tengah dan Afrika Utara.

“Saat ini, rujukan Malaysia dalam bidang tarekat dan tasawuf masih terbatas pada Mesir, Maroko dan juga Indonesia. Indonesia melalui JATMAN yang dibawah NU semakin diakui sebagai salah satu pusat rujukan penting di dunia Islam,” jelas Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember itu.

Diskusi berlangsung intensif sejak pukul 12.00 hingga 14.30 dan membahas berbagai aspek tarekat serta penerapannya dalam kehidupan beragama.

Reporter : Iklil NaufaL Umar
Editor : Wildan Rofikil Anwar

Berikut Susunan Lengkap Pimpinan MUI Periode 2025-2030

JAKARTA, MUI.OR.ID–Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI telah menetapkan Pimpinan MUI untuk periode 2025-2030 setelah melalui musyawarah dengan sistem formatur.

Ada 19 orang formatur yang dipilih kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) MUI Nomor:01/PO-MUI/VI/2025 tentang Pedoman Pemilihan Pengurus MUI.

Pemilihan Ketua Umum MUI dan Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI dilaksanakan dengan tahapan pemilihan formatur, penetapan formatur, pemilihan ketua umum, penyusunan Dewan Pimpinan MUI, pemilihan ketua Dewan Pertimbangan, dan penyusunan Dewan Pertimbangan.

Jumlah formatur ditetapkan sebanyak 19 orang, terdiri dari 3 orang unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat demisioner (ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum).

Kemudian satu orang dari unsur Dewan Pertimbangan, 7 orang dari unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi, 6 orang unsur pimpinan Ormas Islam yang terdiri dari NU dan Muhamadiyah sebagai unsur tetap, dan ormas lain secara proporsional/bergantian.

Kemudian satu orang unsur cendekiawan Muslim/perguruan tinggi Islam dan satu orang unsur pondok pesantren.

Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin kembali menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI. Sementara KH Anwar Iskandar kembali menjadi ketua umum MUI.

Kemudian hasil musyawarah ditetapkan dalam Rapat Pleno XII oleh Ketua SC Munas XI MUI KH Masduki Baidlowi pada Sabtu (22/11/2025).

Selain itu, Buya Anwar Abbas dan KH Marsudi Syuhud kembali menjadi wakil ketua umum MUI periode 2025-2030. Sementara Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah periode 2020-2025 KH Cholil Nafis menjadi wakil ketua umum MUI periode 2025-2030.

Berikut susunan lengkap Pimpinan MUI periode 2025-2030:

STRUKTUR DAN PERSONALIA ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA MASA KHIDMAT 2025-2030

A. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Prof Dr KH Ma’ruf Amin

Wakil Ketua : Prof Dr KH Nasaruddin Umar

Wakil Ketua : Dr KH Afifuddin Muhajir

Wakil Ketua : Prof Dr Jimly Asshiddiqie

Wakil Ketua : Dr Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Prof Dr Syafiq Mughni

Wakil Ketua : H Basri Bermanda, MBA

Wakil Ketua : KH Abdullah Jaidi

Wakil Ketua : Tamsil Linrung

Wakil Ketua : Prof Dr Kamaruddin Amin

Wakil Ketua : Prof Dr Hj Amany Lubis

Wakil Ketua : Dr Hj Badriyah Fayumi

Wakil Ketua : Dr H Yusnar Yusuf

Wakil Ketua : Prof Dr Masykuri Abdillah

Wakil Ketua : Dr KH Jeje Zaenudin,M.A.

Wakil Ketua : Prof Dr Masnun Tahir

Wakil Ketua : Dr KH Muhyiddin Junaidi, Lc, MA.

Wakil Ketua : H Muhammad Syarfi Hutauruk, MM.

Wakil Ketua : Dr KH Sa’ad Ibrahim

Sekretaris : Dr H Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si.

Wakil Sekretaris : Dr KH Zulfa Mustofa

Wakil Sekretaris : Prof Dr Nadratuzzaman Hosein

Wakil Sekretaris : Prof Dr Ahmad Muzakki

Wakil Sekretaris : Dr Hj Sabriati Aziz

Wakil Sekretaris : Siti Aisyah

Wakil Sekretaris : Prof Dr Hj Valina Singka Subekti

Wakil Sekretaris : Prof Dr H Moh Mukri, MAg.

Wakil Sekretaris : Dr KH M Sodikun

Wakil Sekretaris : KH Nasirul Haq

Anggota:

Ketua-Ketua Umum dan Sekjend-Sekjend Ormas Islam (yang belum terwakili dijajaran ketua dan di undangan sebagai peserta Munas XI tahun 2025) dan Tokoh-Tokoh serta perseorangan.

DEWAN PIMPINAN MUI

Ketua Umum : K.H. M. Anwar Iskandar

Wakil Ketua Umum :

KH M Cholil Nafis, Ph.D.

Dr H Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Dr KH Marsudi Syuhud, M.M.

Ketua-Ketua

1. Bidang Fatwa Prof Dr KH M Asrorun Ni’am Sholeh, M.A.

2. Bidang Fatwa Metodologi Gusrizal Gazahar

3. Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi

4. Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani

5. Bidang Kerukunan Abdul Moqsith Ghozali

6. Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung

7. Bidang Luar Negeri Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim

8. Bidang Ekonomi Syariah Sholahudin Al Aiyub

9. Bidang Kesehatan Prof Fasli Jalal

10. Bidang Seni Budaya H Pasni Rusli

11. Bidang Pendidikan Prof Dr Faisol Nasar Bin Madi, M.A

12. Bidang PRK Dr Siti Ma’rifah

13. Bidang Kajian Prof Utang Ranuwijaya

14. Bidang Hukum Prof Dr Wahiduddin Adams, SH, MA.

15. Bidang Ukhuwah Muhammad Zaitun Rasmin

16. Bidang Pesantren KH Fahrur Rozi Burhan

17. Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid

18. Bidang Halal Masyhuril Khomis

19. Bidang Filantropi Prof Dr Noor Achmad

Sekretaris Jenderal : H Amirsyah Tambunan

Wakil Sekretaris Jenderal:

1. Bid Fatwa Aminudin Yakub

2. Bid Fatwa Metodologi Drs H Muhammad Ziyad, M.A.

3. Bid Infokom Asrori S Karni

4. Bid. Dakwah Dr KH Arif Fahrudin

5. Bid. Kerukunan Sarmidi Husna

6. Bid Ekonomi Hazuarli Halim

7. Bid Luar Negeri Safira Machrusah, M.A.

8. Bid. Ekonomi Syariah Dr KH Bukhori Muslim, M.A.

9. Bid. Kesehatan Dr dr Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT

10. Bid. Seni Budaya Dr H Erick Yusuf, SSy, MPd.

11. Bid. Pendidikan Prof Dr Armai Arief, MAg.

12. Bid. PRK Nilmayetti Yusri

13. Bid. Kajian Dr KH Ali M Abdillah

14. Bid. Hukum Dr H Ihsan Tanjung

15. Bid. Ukhuwah Dr Syamsul Qomar

16. Bid. Pesantren KH Chaerul Shaleh Rasyid, S.E., M.Si.

17. Bid. Penanggulangan Bencana Mabroer M.S.

18. Bid. Halal Rofiqul Umam Ahmad

19. Bid. Filantropi Rahmat Hidayat

Bendahara Umum : H Misbahul Ulum

Bendahara:

1. Rudi Mas’ud

2. Diana Dewi

3. Trisna Ningsih Yuliati

4. Dr Yayat Sujatna, SE. MSi.

5. Jojo Sutisna

6. Idy Muzayyad, M.Si.

7. Mahsin

8. Dr Erni Juliana Al Hasanah, SE, M.Ak.

Jakarta, jurnal9.tv -Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan tindakan dan perilaku pendakwah Elham Yahya Luqman, yang tidak mencerminkan akhlakul karimah serta bertentangan dengan ajaran Islam.Perilaku yang bersifat merendahkan martabat manusia, terlebih terhadap anak-anak, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan prinsip dakwah bil hikmah yang menjadi ciri dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin.

“Itu menodai nilai-nilai dakwah sendiri yang seharusnya memberikan teladan melalui sikap dan lakunya kepada umat,” kata Ketua PBNU Alissa Wahid.

PBNU menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama mewarisi amanah besar untuk membangun kemaslahatan umat dengan berpegang pada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah.

Oleh Karena itu, NU menolak keras segala praktik yang mencederai Maqashid Syariah (tujuan penerapan syariat), terutama perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifdz al-‘irdh), tanpa memandang usia, status, maupun kedudukan sosial.

“Prinsip maqashid syariah inilah yang harus dipegang dan menjadi pertimbangan utama para pendakwah,” ujarnya.

PBNU juga menekankan bahwa penghormatan tinggi kepada para kiai-nyai didasarkan pada keulamaan, kearifan sebagai sosok pengasuh, serta peranannya sebagai pengayom jamaah. Penghormatan ini adalah amanah dan seyogyanya, setiap tokoh agama wajib menjaga diri dan berperilaku sebagai uswatun hasanah bagi umat.

“Sebab sejatinya kiai-nyai, pendakwah secara umum juga merupakan guru yang sudah sepantasnya digugu dan ditiru,” katanya.

Sejalan dengan itu, PBNU mengajak seluruh elemen jamaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama untuk menciptakan ruang yang aman dan bermartabat bagi semua insan, terutama bagi mereka yang lemah seperti anak-anak, santri, dan perempuan.

Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, PBNU telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren (SAKA). Tim ini dibentuk secara aktif bekerja menanggulangi praktik kekerasan, pelecehan, dan bentuk penyimpangan lainnya di lingkungan pesantren NU.

“Pembentukan SAKA merupakan wujud nyata komitmen PBNU dalam menjaga marwah pesantren serta memastikan lingkungan dakwah dan pendidikan Islam tetap berlandaskan kasih sayang, akhlak mulia, dan perlindungan terhadap kemanusiaan, serta maqashid syariah,” jelasnya.

PBNU menegaskan kembali tidak ada ruang bagi kekerasan, pelecehan, dan penyalahgunaan otoritas dalam dakwah Islam. “Dakwah harus menumbuhkan kemuliaan, bukan menistakan martabat manusia,” pungkasnya.

sumber : https://jurnal9.tv/pbnu-pendakwah-harus-menjaga-akhlak-dan-martabat-kemanusiaan/

Wawancara Eksklusif Bersama Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, CLA., CWC.

Direktur Lembaga Zakat dan Wakaf Darul Hikam Indonesia

Sejak di-launching tahun 2024, Program Wakaf Kursi Sholat mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia.  Program kursi wakaf merupakan program unggulan Lazawa Darul Hikam yang unik dan berdampak luas. Progrm ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap jamaah lansia dan difabel agar tetap bisa beribadah dengan nyaman di masjid.

Program Wakaf Kursi Shalat dari Lazawa Darul Hikam merupakan contoh nyata bagaimana wakaf dapat diwujudkan dalam aksi sosial yang nyata dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, CLA., CWC., Lazawa tak hanya mengelola dana umat, tetapi juga menggerakkan perubahan menuju masjid yang ramah lansia dan difabel. Program ini juga bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan Platform Digital Satu Wakaf.

Di tengah kesibukannya yang seabrek di dalam maupun luar negeri, kami berkesempatan berbincang dengan Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, CLA., CWC., Direktur Lazawa Darul Hikam Indonesia di kantornya di Perum Pesona Milenia C.7 No.6 Mangli Jember.

Apa yang melatarbelakangi munculnya program wakaf kursi di Lazawa Darul Hikam?

Ide ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masjid yang belum ramah bagi jamaah lansia dan difabel. Kami melihat banyak masjid indah dan besar, tapi belum menyiapkan sarana yang memadai bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dari situ kami berinisiatif membuat program wakaf kursi agar mereka tetap bisa beribadah dengan nyaman.

Program ini merupakan upaya membumikan nilai-nilai Islam yang inklusif. Ibadah harus bisa diakses oleh semua, termasuk lansia dan difabel. Jangan sampai ada jamaah yang enggan datang ke masjid karena keterbatasan fasilitas.

Mengapa program ini menjadi fokus utama Lazawa Darul Hikam?

Pertama, isu masjid ramah lansia dan difabel belum banyak diperhatikan. Saya keliling ke berbagai kota di Indonesia, ini belum menjadi gerakan mainstream.

Kedua, negara belum hadir di bidang ini. Negara masih sibuk yang lain; MBG, penyediaan lapangan kerja, pencegahan korupsi, dan sebagainya. Oleh karenanya Lazawa Darul Hikam merasa terpanggil untuk menjadi pelopor.

Ketiga, trend global untuk lebih memanusiakan manusia. Khususnya yang berkebutuhan khusus. Kami merasa umat Islam belum mention pada tren global ini. Karena itu, Lazawa Darul Hikam ingin melakukan percepatan mainstream masjid ramah lansia dan difabel. 

Bagaimana pelaksanaan program ini?

Sejak tahun 2024, kami menjalankan program ini secara bertahap melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian kursi wakaf ke berbagai daerah di Jawa Timur.

Kami berkeliling ke masjid-masjid untuk menyalurkan kursi wakaf sekaligus mengedukasi takmir tentang pentingnya masjid ramah lansia dan difabel. Kami terus bergerak dari satu masjid ke masjid dengan kampanye masjid ramah lansia dan difabel sembari memberikan 10 kursi sholat wakaf.

Setelah itu, kami membangun jaringan masjid inklusif agar program ini berkelanjutan. Masjid-masjid ini akan terus berkoordinasi untuk mempercepat fasilitas masjid yang ramah lansia dan difabel. Mereka akan menguatkan satu dengan lainnya.  

Kami kolaborasi dengan Bank Indonesia dalam platform digital Satu Wakaf untuk menggalang dana empat kegiatan program wakaf, salah satunya dengan program wakaf kursi. Alhamdulillah, sukses. Bank Indonesia banyak membantu kami. 

Bagaimana rencana program ini ke depan?

Ke depan, kami akan berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Timur dan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tujuannya untuk memperkuat dan mempercepat gerakan ini. Kami berharap program ini bisa direplikasi di luar Jawa Timur di tahun 2027.

Rencananya juga, kami akan menyelenggarakan Award untuk Masjid Ramah Lansia dan Difabel. Kami akan berkolaborasi dengan Unesa Surabaya, Badan Wakaf Indonesia Jatim, Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur dan Pemprof. Doanya semoga ikhtiar ini sukses dan berhasi.

Bagaimana respons masyarakat sejauh ini?

Respons masyarakat sangat positif. Banyak masjid yang merasa terbantu. Jamaah lansia kini bisa beribadah dengan lebih nyaman. Bahkan kursi wakaf yang kami salurkan di berbagai kota di Indonesia: Jember, Bondowoso, Lumajang, Malang, Kediri, Bangkalan bahkan ke luar negeri yaitu di Masjidil Haram Mekah. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri karena menandakan semangat umat Indonesia sampai ke Tanah Suci.

Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaannya?

Menurut saya, tantangan utama terletak pada kesadaran masyarakat dan pendanaan. Masih banyak yang belum memahami pentingnya aksesibilitas di masjid. Ada yang beranggapan kursi bisa mengurangi kekhusyukan, padahal justru membantu jamaah yang tidak mampu berdiri. Selain itu, proses pengadaan dan distribusi kursi juga memerlukan biaya dan koordinasi yang besar.

Namun, kami optimis bahwa dengan niat baik dan kerja ikhlas, semua hambatan dapat diatasi. Kami yakin, selama dijalankan dengan keikhlasan, Allah Swt.  akan memudahkan.

Apa harapan ke depan dari program wakaf kursi ini?

Saya berharap gerakan ini menjadi Gerakan Nasional Masjid Ramah Lansia dan Difabel. Kami ingin dari Sabang sampai Merauke, semua masjid menjadi ramah lansia dan difabel. Targetnya  di tahun 2030, impian itu sudah terwujud. 

Oleh karena itu, kami ingin semua sadar dan bergerak: takmir masjid, jamaah masjid dan masyarakat luas. Demikian juga organisasi masjid dan semuanya harus bergerak menuju ke sana. Tidak harus besar, yang penting bermanfaat. Wakaf kursi ini sederhana, tapi dampaknya besar karena memberi kenyamanan ibadah bagi banyak orang khususnya orang lansia dan difabel. ***

JEMBER — Kabar menggembirakan datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan ini disambut antusias oleh kalangan pesantren, akademisi, serta para pemerhati pendidikan Islam di berbagai daerah, termasuk oleh Guru Besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kabar persetujuan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i usai Apel Hari Santri di halaman Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

“Alhamdulillah, saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang telah terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama,” ujar Wamenag.

Melalui Surat Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera didirikan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa pembentukan Ditjen Pesantren akan memperkuat tata kelola lembaga pendidikan Islam tradisional di tanah air.

“Ditjen ini nantinya akan melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, mungkin ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau oleh bantuan pemerintah. Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena akan ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi,” terang Menag.

Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC. mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah mensetujui pendirian Ditjen Pesantren di Kementrian Agama RI.

“Dalam pandangan saya, ini merupakan langkah progresif Presiden Prabowo dalam memajukan SDM unggul Indonesia. Selama ini, khususnya sejak terbit Hari Santri dan terbitnya UU Pesantren No. 18 tahun 2019, negara memang sudah hadir di pesantren. Namun keberadaan Ditjen ini akan mempercepat kehadiran negara di pesantren seluruh Indonesia”, ujar Prof. Haris yang Dewan Pakar Pengurus PB IKA PMII.

Pada sisi lain, Prof Haris mendorong agar masyarakat Indonesia mendukung langkah progresif presiden Prabowo.

“Kita harus mendukung langkah Prabowo dalam pendirian Ditjen ini. Pendirian ini akan menjadikan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga pesantren akan lebih berdampak dan bermanfaat pada ummat”, tutur Prof. Haris yang juga Pengasuh PP Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember.

Pada konteks lebih luas, pendirian Ditjen ini, lanjut Prof Haris, akan memperluas dan memperkuat kontribusi pesantren untuk Indonesia Emas tahun 2045 nanti.

“Kontribusi pesantren sejak zaman kemerdekaan jelas. Di masa sekarang, kontribusi juga jelas. Di masa datang, kontribusi kalangan santri di semua bidang kehidupan juga akan jelas dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, apalagi jika di-support oleh negara seperti sekarang ini”, ujar Prof. Haris yang juga dikenal sebagai Dai Internasional Lima Benua.

Reporter : Wildan Rofikil Anwar
Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Jember – Lembaga Zakat dan Wakaf (Lazawa) Darul Hikam bersama Majelis Taklim Padang Ati sukses menggelar kegiatan Santunan Dhuafa di Pondok Pesantren Darul Hikam Cabang Putra, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember pada Sabtu Pagi, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Jember, pengurus Yayasan dan Lazawa Darul Hikam, tokoh masyarakat, para santri, anggota Majelis Padang Ati, serta perwakilan donatur yang selama ini mendukung berbagai program sosial Lazawa Darul Hikam.

Rangkaian acara berlangsung khidmat, diawali dengan tawasul, pembacaan Surat Yasin, doa untuk negeri dan donatur, tausiyah, serta penyerahan santunan kepada kaum dhuafa di sekitar pesantren.

Nazhir Lazawa Darul Hikam, M. Irwan Zamroni Ali, S.H., M.H., CWC, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial dan upaya memperkuat sinergi antara pesantren, masyarakat, dan para dermawan.

“Kami berharap kegiatan ini membawa keberkahan bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Lazawa Darul Hikam akan terus berkhidmat untuk umat melalui program-program sosial yang berkelanjutan,” ujar Irwan yang juga dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

Ia juga menambahkan bahwa Lazawa secara rutin melaksanakan program sosial di berbagai bidang.

“Sebulan lalu kami mengadakan program cek kesehatan gratis MUSEMMA (Muslim Sehat, Masjid Makmur). Insyaallah, kegiatan ini akan kembali dilaksanakan bulan depan. Kami ingin memastikan Lazawa hadir secara konsisten, tidak hanya dalam bentuk santunan, tapi juga pemberdayaan dan pelayanan kesehatan umat,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Jember Bidang Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf, Dr. Abdul Basit, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini bukan hanya berdampak, tapi benar-benar memberikan impact sosial yang nyata. Darul Hikam telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kepedulian kolektif. Semoga kegiatan semacam ini terus berlanjut dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tutur Dr. Abdul Basit.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., menyampaikan pesan mendalam dalam tausiyahnya. Ia menjelaskan, nama ‘Padang Ati’ memiliki makna mendalam: hati yang terang karena ilmu, iman, dan amal saleh.

“Jika hati kita padam oleh lalai dan kesibukan dunia, maka majelis taklim seperti ini menjadi lentera yang menyalakan kembali cahaya itu. Majelis Taklim Padang Ati harus istiqamah hadir memberi pencerahan, membimbing umat agar hatinya senantiasa terang oleh kebaikan,” lanjut Prof Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember. 

Prof. Haris juga mengingatkan agar setiap umat tidak menunda berbuat baik.

“Kebaikan yang ditunda bisa hilang bersama waktu. Maka bersegeralah dalam kebajikan, sekecil apa pun amal itu,” pesannya menutup tausiyah.

Acara berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan kehangatan, ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan negeri dan keberkahan bagi para donatur.

Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi lembaga dan masyarakat lain untuk terus menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan berbagi keberkahan.

Reporter : Iklil Naufal Umar
Editor : Wildan Rofikil Anwar