Sejak merdeka tahun 1945 hingga tahun 2015, usia Negara kesatuan kita sudah berusia kurang lebih 70 tahun. Pasang surut perjalanan bangsa ini sungguh memerlukan sikap yang benar-benar dewasa bagi kita sebagai penduduk Negeri. Perjalanan bangsa ini tidak mungkin dinafikan bahwa presiden sebagai Nahkoda Republik, tentunya memiliki kebijakan yang mungkin tidak sepemahanan dengan kita. Oleh karenanya kedewasaan sikap sangat dibutuhkan agar kita tidak menilai “sebuah kebijakan” dari kacamata yang sempit sehingga membuat kita bersikap apatis.
Agustina Soebachan mengajak kita semua untuk sadar akan pentingnya persatuan bangsa melalui buku yang ditulisnya dengan judul “Spirit 7 Presiden RI, Pasang surut NKRI dari pak Karno Hingga pak Jokowi.”
Kehadiran buku ini lebih ingin mengajak pembaca untuk mengetahui plus minus kondisi riil Negeri ini di bawah kepemimpinan presiden yang telah dan sedang memimpin. Di samping itu, kehadiran buku ini juga ingin mengajak para pembaca untuk meneladani hal-hal yang baik dari mereka. Adapun hal-hal yang buruk ataupun blunder yang sekiranya ada, bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran supaya kita semua tidak terjebak pada kesalahan yang sama.
Pada kepemimpinan Seoekarno, segenap bangsa Indonesia kala itu masih termasuk ke dalam golongan negara miskin. Sebab masih baru saja merdeka, dan baru bisa menegakkan kepala di hadapan negara-negara lain. Saat itu rakyat Indonesia bangga dan bersukacita dengan pemimpinnya yang tampak berani dan sejajar dengan para pemimpin lain yang sudah lebih maju. (Hal.17)
Akhir kekuasaan soekarno diawali dengan pemberontakan G-30-S/PKI. Kekerasan terjadi dimana-mana. Sehingga 12 maret 1967 pertanggungjawaban Soekarno ditolak MPRS, kemudian Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno berdasarkan hasil sidang umum MPRS (TAP MPRS/1968) pada tanggal 27 maret 1968. (Hal. 36). Soeharto mulai bergerak bebas menumpas pemberontakan G-30-S-PKI setelah Soekarno menurunkan surat perintah pada tanggal 11 maret yang dikenal dengan (supersemar atau suarat perintah sebelas maret). Hal 46)’
Tumbangnya rezim orde lama merupakan awal dari kekuasaan orde baru. Di mana kekuasaan presiden kedua ini dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah rezim terlama berkuasa selama 32 tahun yakni mulai tahun 1966-1998.
Buah pena alumnus Universitas Satra Indonesia UGM ini, mengungkap prestasi yang diraih oleh 7 nahkoda bangsa ini berikut pula dengan ungkapan-ungkapan kekurangannya selama menjabat sebagai presiden. Sebagiamana prestasi dan kekurangan yang diraih oleh rezim terlama di dalam perjalanan bangsa kita tertuang kompleks dalam buku ini.
Mulai dari catatan HAM yang buruk seperti di bidang politik, Soeharto melakukan penyatuan partai politik sehingga pada masa orde baru partai politik hanya tiga partai : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada awalnya memang efektif, namun dalam perjalanannya mencul ketimpangan dalam dunia politik bangsa ini, Muncullah istilah “Mayoritas Tunggal” dengan Golkar sebagai Partai utama dan mengebiri dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu. (Hal. 52)
Di samping itu, pada tahun 1996 HAM juga mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Soeharto dengan berusaha menyingkirkan Megawati Soekarno Putri dari kepemimpinan PDI. Padahal PDI merupakan partai resmi yang ada di Indonesia. Karena megawati bukanlah sosok yang diinginkan Soeharto untuk menjadi pimpinan PDI. Sementara sebagian besar internal partai menginginkan Megawati menjadi pimpinan partainya. Namun demikaian, sebagai rakyat Indonesia tidak sepatutnya kita melihat sejarah perjalanan bangsa ini dengan sebelah mata, sebab di samping pelanggaran HAM tersebut, ada bebrabagai prestasi yang diraih Soeharto dalam mengantarkan Republik ini menjadi negeri yang diperhitungkan dalam kacamata Internasional.
Di antara sekian banyak prestasi yang diraih Soeharto sebagai presiden adalah tercapainya kondisi swasembada beras yang membuat wilayah paling akar benar-benar mengidolakan soeharto sampai sekarang. Program pembangunan yang ditawarkan Soeharto memang memukau. karena memang beliau adalah seorang perencana yang ulung. Tahapannya jelas, visi dan misinya jelas, targetnya jelas. Ada GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang menjadi pedoman dalam pembangunan negara. Ada tahapan pembangunan jangka panjang, yang pada pelaksanannya dijabarkan ke dalam tahap-tahap pembangunan jangka pendek. Yaitu Repelita/Pelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun/Pembangunan Lima Tahun). Dan setiap pelita titik beratnyapun sudah ditentukan dengan pasti.
Di bidang kesehatan ada program Keluaga berencana (KB) dengan maksimal 2 anak demi menanggulangi membludaknya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari masalah kelaparan, penyakit, ketersediaan lapangan kerja, hingga kerusakan lingkunan hidup. Di bidang pendidikan Soeharto menjadi pelopor proyek wajib belajar 9 tahun. Yang bertujuan untuk meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Bahkan tahap-tahap perencanaan pembangunan Soeharto, yakni repelita/pelita menjadi rujukan negara berkembang lainnya sebab dinilai efektif.
Presiden ketiga adalah B.J. Habiebie setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya pukul 09.00 WIB (Hal.61), sesaat kemudian Soeharto menyerahkan tampuk kekeuasannya kepada Habiebie yang waktu itu Habiebie merupakan wakil presiden Soeharto. Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. (Hal.76).
Memang jabatan Habiebie sebagai presiden terlampau singkat. Namun keberhasilan beliau dari bidang ekonomi mampu membawa nilai tukar rupiah ke posisi Rp.7000 per dolar dari yang semula di awal masa jabatannya Rp. 15.000 per dolar. Indeks IHSG pun dari 200 poin menjadi 588 poin setelah 17 bulan kepemimpjnan Habiebie. (Hal.79). Di samping tu, Habiebie juga disebut sebagai bapak Demokrasi (Hal.82) karena Habiebie berhasil mengembangkan sebuah konsep pemerintahan yang lebih jelas. Di antaranya adalah : kebebasan multpartai dalam pemilu (UU No.2 tahun 1999), Undang-Undang Anti Monopoli (UU No.5 Tahun 1999), dan berbagai kebebasan seperti kebebasan berkumpul dan berbicara (demokrasi), Kebebasan BI dari pengaruh presiden (UU No.23 Tahun 1999).
Namun demikian ada kelemahan Habiebie yang dipandang sebelah mata oleh semua pihak. Yang paling memilukan adalah keputusan Habiebie memberikan opsi referendum bagi rakyat Timur Leste yang berakhir dengan kemerdekaan provinsi tersebut.(Hal.97). Selain itu, Habiebie dianggap kurang sereus menangani kasus yang melibatkan orang-orang terdekat Habiebie dalam skandal Bank Bali. Konon Habiebie dari kacamata politk dianggap terlulu polos menanganinya.
Presiden ke-4 adalah KH. Abdurrahman Wahid yang beken dikenal dengan Gus Dur. Presiden ke-4 ini juga tidak lama menahkodai republik ini. Dimulai tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidng istimewa MPR tahun 2001. Presiden yang dianggap nyleneh dan kontrofersi ini di samping mendulang prestasi yang gemilang juga memiliki kelemahan-kelemahan semasa menjabat sebagai orang nomor satu di republik kita tercinta ini. Gus Dur disebut sebagai presiden pembela kaum minoritas di mana pada bulan Januari 2001 menetapkan tahun baru Cina (Imlek) sebagai hari libur Nasional. Sehingga pada tanggal 10 Maret 2001 beliau diangakat sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa. (Hal.119).
Selain itu, pada awal pemerintahan Gus Dur dalam reformasi, pemerintahannya ditempuh dengan dua jalan. Pertama, membubarkan Departemen penerangan, yakni senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Kedua, adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Dari sektor ekonomi Gus Dur berhasil menempatkan seorang yang kompeten dalam menjalankan tugas kenegaraan yaitu Dr. Rizal Romli yang sempat menduduki tiga jabatan kunci. Yaitu kepala Badan Urusan Logistik (April-Agustus 2000), Menko Perekonomian (Agustus 2000-Juni 2001), dan Manteri Keuangan (Juni-Juli 2001) dan terakhir Gus Dur mengangkat Dr.Rizal Romli sebagai pimpinan Bulog. Dengan terobosan, gagasan dan ide barunya pada Agustus 2001 Dr. Rizal Romli berhsil meningalkan kas Bolug triliunan rupiah.
Di samping prestasinuya, Gus Dur juga banyak menuai protes dari kalangan elite politik. Berawal dari pengunduran diri Menko Pengentasan kemiskinan Hamzah Haz (November 1999) karena dtuding melakukan tipikor oleh Gus Dur selema berada di Amerka, namun pihak lain menduga mengunduran diri Hamzah Haz karena ketidak senangannya pada Gus Dus yang dekat dengan Israel. Bulan Mei pemerintahan Gus Dur menandatangani kesepamahan dengan GAM, dan mengusulkan mencabut TAP MPRS No.XXIX/MPR/1966 Marxisme Leninisme dicabut (Hal. 131), Bulan April sebelumnya Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, dengan tuduhan terlibat korupsi. (Hal.132)
Pada tahun 2000 muncul dua skandal Buloggate, selain itu Gus Dur dituduh menyimpan 2 juta dollar AS untuk dirinya sendiri di mana uang tersebut bantuan dari Brunei (Hal.133). Pada bulan Maret Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihsa Mahendra dicopot dari jabatannya karena mengumumkan permintaan agar Gus Dur Mundur. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Gus Dur dalam pengambilan kebijakan dan dianggap tidak dapat mengendalikan partai PKS yang pada saat itu masanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur.
Kemudian beliau meminta Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Namun Susilo menolak hingga Gus Dur mencopot jabatannya. Akhirnya pada tanggal 20 Juli 2001 Amien Rais menyatakan Sidang Istimewa dimajukan tanggal 23 Juli. TNI pun mengerahkan 40000 tentara di Jakarta lengkap dengan Tank yang moncongnya dihadapkan ke Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuasaan.
Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan Dekrit sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang Istimewa MPR. Yang berisi: pembubaran MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, membekukan partai Golkar, akan tetapi Dekrit tersebut tidak mendapat dukungan sama sekali. Pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi melengserkan Presiden Dus Dur dan menggantinya dengan Megawati, Namun Gus Dur pada saat itu bersikeras dan tetap menganggap dirinya sebagai Presiden, akan tetapi pada tanggal 25 Juli Gus Dur pergi ke Amerika dengan alasan kesehatan.
Presiden Indonesia ke-5 adalah Megawati Soekrano Putri, anak presiden yang menjadi presiden. Terlepas dari fakta bahwa naiknya Megawati ke kursi kepresidenan adalah skenario kelompok elite politik untuk melengserkan Gus Dur, namun ada harapan besar yang dititipkan rakyat kepada Megawati. Di antaranya Rakyat ingin kondisi perekonomian segera pulih, keamanan segera beres, praktek KKN ditekan, keadilan ditegakkan, dan kesejahteraan rakyat naik. (Hal.153)
Prestasi yang diraih presiden Megawati selama 3 tahun menahkodai republik kita tercinta ini antara lain: tidak membiarkan pemerintahannya terkooptasi oleh konflik kepentingan konglomerat yaitu dengan tidak mengangkat pengusaha bermasalah pada bagian pemerintahannya sehingga tidak terjadi state capture corpuration, melakukan pembangunan infrastuktur yang vital, diantaranya Tol Cipularang, Jembatan Suramadu, Rel ganda Serpong- Jakarta, Rel Ganda Jakarta-Bandung. Menyelesaikan masalah BLBI yang sejak 1998 tidak terselesaikan dengan berhasil menangkap dua pengempleng BLBI David Nusa Wijaya dan Hendrawan dan jebloskan ke penjara. Melakukan pemerataan pembangunan dengan membentuk provinsi baru berdasarkan kebutuhan, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulbar, dan Papua Barat.
Namun kekurangannya juag dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Di antaranya adalah kesepakatan kerja sama Indonesia dan IMF tidak kunjung menunjukan harapan segera terbebasnya Indonesia dari terpaan krisis ekonomi. Memilki hutang kepada CGI (Lembaga Donor andalan orde baru) yang terus membengkak hingga Rp.1260 triliun atau sebesar 75% dari PBD (Pendapatan Domestik Bruto) negeri ini. Di bidang ekonomi pemerintahan Megawati tampak memanjakan kekuatan asing. Perusahaan negara yang strategis malah diobral murah satu per satu,. Sebut saja Indosat, Telkom, Metrosel, Astra, Indofood, sejumlah stasiun TV, dan Garuda Indonesia. Kekuatan bisnis asingpun berebut untuk memilikinya.
Presiden Indonesia ke-6 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Merupakan presiden pertama yang langsung dipilih oleh rakyat, beliau adalah presiden yang berkuasa selama dua periode, sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. (hal. 162). Susilo Bambang Yudhoyono akrab disapa SBY.
Prestasi selama pemerintahan SBY meliputi berhasilnya merdakan konflik Aceh dan maluku. Selaian itu SBY juga berhasil menata kembali kehidupan masyarakat Aceh setelah porak poranda dihantam gelombang tsunami yang super dahsyat. Penghematan nasional pengguanaan bahan bakar (migas) menjadi gas Elpiji. Di samping itu, pada tahun 2009 pemerintahan SBY berhasil menanggulangi kemiskinan eksiting Klaster I berupa bantuan dan jaminan atau perlindungan sosial, Klaster II berupa pemberdayaan masyarakat melalui program Nasioanal Pemberdayaan masyarakat dengan adanya Program PMPN Mandiri, Klasters III tentang koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) dan Klaster IV adalah program murah 8 ntuk rakyat.
Transformasi dan perlindungan sosial yang diimplementasikan dengan diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Pengembangan Livelihood, pemberdayaan, akses berusaha dan kredit, dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal. Di bidang penegakan hukum juga patut diacungi jempol termasuk ketika besannya Aulia Pohan terkena kasusu korupsi SBY tetap menjalankan prosedur hukum sebagaimana mestinya. (Hal. 178)
Kekurangan SBY selama menjadi presiden adalah kelambanannya dalam bertindak setiap merespon permasalan yang kerap kali membuat rakyat gemas dan geram dengan sikap seperti ini. (Hal.164) Selain itu, yang membuat rakyat merasa gemas terhadap presiden lulusan Akmil terbaik 1973 ini adalah sikap galau dan sensitifnya. SBY pernah mengeluhkan ancaman/teror yang diterima oleh beliau dan keluarganya. Sementara soal sensitivitas, terlihat ketika ada komentar yang menyangkut keluarganya.( Hal.166). Hal-hal demikian seharusnya tidak diperlihatakan di depan publik mengingat seorang presiden adalah publik figur secara Nasional.
Presiden ketujuh adalah presiden yang terkenal dengan blusukannya, yakni Joko Widodo yang panggilan akrabnya Jokowi. Rasanya terlalu dini untuk membincang prestasi yang dilakukan Jokowi sebab pada saat buku ini ditulis Jokowi belum genap enam bulan menjabat sebagai presiden. (Hal. 190). Kebijakan jokowi menakikan BBM tentunya sangat beralasan yakni subsidi dihapus untuk memperbaiki anggaran negara. Sebenarnya, untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, Jokowi memprogramkan adanya kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Cerdas, namun tampaknya belum maksimal pencapainnya
Sebuah kosekuensi yang wajar dari sebuah kebijakan. Apapun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tentunya berasalan sekali. Oleh di dalam buku ini mengajak segenap elemen masyarakat (Rakyat) untuk tetap mendukung kebijakan yang diberlakukan oleh Jokowi, sebab Jokowi sangat membutuhkan dukungan dari rakyat yang memilihnya, meski sulit dirasa bagi rakyat kecil tapi penting untuk dilakukan demi negaranya.(Hal 193).. Di sisi lain seorang Jokowi mesti sadar diri bila tak ingin ditinggal oleh pemilih dan pendukungnya. Pencitraanpun rasanya sudah tidak dibutuhkan lagi. (Hal. 194).
Begitulah lika-liku perjalanan negara Indonesia di bawah kebijakan seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang berbeda. Yang perlu kita lakukan sebagai warga rakyat adalah tetap bersikap dewasa dan legowo dengan program-progran yang diberlaakukan oleh sang presiden sebagai nahkoda bangsa yang bdipilih lima tahuan sekali demi tercapainya stabilitas sebuah negara yang masih terus mencari jati diri dalam perjalanannya.
Peresensi
M. Sofiatul Iman,
Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Jember
