Category: Berita

Media Center Darul Hikam – Islam memegang teguh prinsip kemaslahatan. Sebagaimana pandangan Islam tentang pernikahan di bawah umur (pernikahan dini), Islam benar-benar menjadikan maslahat sebagai barometernya.

Demikian disampaikan oleh Pengurus Satgas Gerakan Keluarga Maslahat NU Jawa Timur, Prof. Dr. H M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., dalam acara ‘Pelatihan Fasilitator Pendidikan Maslahat Pra-nikah Untuk Mencegah Pernikahan Din Bagi Remaja Melalui IPNU Dan IPPNU Kabupaten Jember’.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (GKMNU) dengan PC IPNU dan PC IPPNU Jember di Masjid Nasrul Fatah Perum. Alam Hijau Blok G3 Nomor 03 Jember, Botosari, Dukuh Mencek, Sukorambi, pada Rabu (20/12/2023).

Menurut Prof Haris, meski para ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafii, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, tidak membatasi usia minimal di bolehkannya kawin, bukan berarti pernikahan dini dianjurkan di dalam Islam. Justru, pernikahan di usia dewasa yang dianjurkan karena banyak mengandung kemaslahatan.

“Pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Siti Aisyah di usia yang relatif mudah (6-7 tahun), harus dilihat sebagai umur minimalis. Kita harus melihat fakta lain, bahwa Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya di usia dewasa,” terang Prof Haris yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Apalagi, lanjut Prof Haris, ada banyak regulasi di Indonesia yang menekan pernikahan di bawah umur, guna menghindari kemafsadatan dari pernikahan tersebut.

“Indonesia melalui UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 membatasi usia perkawinan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebelum dilakukan perubahan, UU Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi usia minimal kawin 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki,” tambah Prof Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Sebaliknya, Prof Haris menegaskan pernikahan dewasa yang sesuai dengan regulasi pemerintah, mengandung banyak kemaslahatan.

“Maslahah dalam konteks Islam bukan hanya sekadar penarikan manfaat atau penolakan madharat, tetapi lebih pada tujuan syar’i untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan,” ujar Prof Haris yang juga Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara di hadapan ratusan anggota IPNU dan IPPNU Jember

Menurutnya, pernikahan dewasa membawa banyak kemaslahatan, termasuk kesiapan mental, kekuatan ekonomi, kesehatan reproduksi yang matang, dan keturunan yang unggul.

“Beberapa kemaslahatan pernikahan dewasa disorot, termasuk kesiapan mental, kekuatan ekonomi, kesehatan reproduksi yang matang, dan keturunan yang unggul, serta minimal pendidikan hingga tingkat MA/ SMA/SMK,” jelas Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Jember.

Meski ada dispensasi nikah untuk mereka yang di bawah umur pernikahan sesuai dengan regulasi atau undang-undang, namun menurut Prof Haris, dispensasi tersebut berbayar dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu ysng ketat dan tidak mudah di Pengadilan Agama.

Reporter : Akhmal Duta Bagaskara

Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Media Center Darul Hikam –  Pondok pesantren merupakan asrama tempat santri belajar mengaji (tafaqquh fid din), membina kepribadian Islami, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu pondok merupakan tempat yang juga berisi beragam kegiatan sosial dan kebersamaan.

Pondok pesantren Darul Hikam Mangli Jember kembali menyelenggarakan penutupan majelis ta’lim Madrasah Diniyah pada Senin (18/12/23). Acara tersebut bertempat di Pondok Cabang Putri, yang beralamat di Jalan Jumat Karangmluwo Mangli Jember.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., Ibu Nyai Rabiatul Adawiyah, M.H., Ibu Nyai Hj. Hanik Rofiqh, SHI (Koordinator Bidang Dakwah Pimpinan Pusat muslimat NU)  yang sekaligus dihadiri puluhan mahasantri dan segenap ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Darul Hikam.

Sebelum malam penutupan ta’lim, mahasantri telah berpartisipasi selama 2 hari berturut-turut dalam kegiatan lomba ujian baca kitab yang sesuai dengan tingkatan kelas masing-masing yaitu Diniyah Awaliyah dan Diniyah Wustho.

Acara penutupan dimulai dengan buka puasa bersama, setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan acara inti.

Kiai Haris dalam sambutannya mengungkapkan bahwa terdapat berbagai macam pembelajaran yang diajarkan pada mahasantri di Pondok Darul Hikam seperti tahfidz, jurnalistik, dan program pengembangan Bahasa asing (Arabic dan English).

“Program-program kita sudah jelas dipaparkan jelas di website Darul Hikam. Semua terekam baik disana,” ujar Kiai Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kiai Haris juga menyebutkan tujuan dari pembelajaran-pembelajaran dan kegiatan-kegiatan tersebut ialah untuk menyokong kebutuhan serta tambahan ilmu pada perkuliahan mahasantri di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

“Tujuan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok adalah untuk membantu menguatkan pembelajaran di UIN KHAS Jember. Misalnya praktik ujian baca kitab kemarin, itu hanya ada di Pondok Darul Hikam karena di fakultas tidak menguji kitab gundulan langsung,” tutur Kiai Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Terakhir, Kiai Haris mengungkapkan bahwa kegiatan lomba membaca kitab tidak hanya terkait memeriahkan penutupan semester, namun juga menjadi sarana evaluasi pondok. Dalam akhir sambutan, Kiai Haris juga memohon agar mahasantri terus berdoa guna memperlancar kegiatan serta prospek pondok pesantren Darul Hikam kedepannya.

“Saya harapkan malam ini menjadi evaluasi bersama terkait materi dan sebagainya. Alhamdulillah, serta mohon doanya dari seluruh mahasantri, ustadz dan ustadzah karena Darul Hikam berencana akan membuka Taman Kanak-kanak (TK) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) tahun depan. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan,” ungkap Kiai Haris yang juga Ketua PP Asosiasi  Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara.

Sementara itu, Hj. Hanik Rafiqoh, SHI, Koordinator Bidang Dakwah Pimpinan Pusat muslimat NU, mengatakan bahwa ia bisa seperti ini karena barokah pondok. “Di sini mengingatkan saya Ketika di Pondok Zaenab Siddiq Jember puluhan tahun yang silam. Barakahnya pesantren itu luar biasa, sehingga dimanapun alumninya bertempat-tinggal pasti dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya, boleh jadi itulah jawabannya mengapa alumni pesantren bisa menjadi tokoh dimana-mana, baik di tingkat lokal, nasional bahkan dunia,” jelas ibu Nyai Hj. Hanik Rafiqoh, SHI di hadapan ratusan mahasantri PP Darul Hikam.   

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pemenang lomba baca kitab baik dari Diniyah Awaliyah maupun Diniyah Wustho. Pada lomba baca kitab tingkat awaliyah posisi 1,2 dan 3 diraih oleh Hurriyatul Qowimah sebagai juara 1, Fathia az Zahra sebagai juara 2, dan Agift Akmal Maulana sebagai juara 3. Sedangkan untuk lomba baca kitab pada tingkat wustho posisi 1,2, dan 3 diraih oleh M. Al Basyier sebagai juara 1, Lutfiyah Tsamrotul sebagai juara 2, dan Siti Fitriatus Sholihah sebagai 3.

Acara tersebut dimulai pada pukul 17.00-20.00 WIB, berlangsung dengan meriah, antusias, dan penuh tawa oleh para mahasantri, ustadz, ustadzah, dan pengasuh.

Reporter: Agift Akmal Maulana

Editor: Erni Fitriani

Media Center Darul Hikam – Tahun 2024 nanti kita akan menghadapi wabah. Namanya Wabah Politik Uang. Mulai Pemilu, Pilkada hingga Pilkades, politik uang selalu mengabaikan visi-misi dan program calon (Presiden, DPR RI, DPD RI, Gubernur, DPRD Propinsi, Bupati/Walikota, DPRD Kab/Kota, Kepala Desa)

Demikian disampaikan oleh Ketua Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Zona VII Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, Prof. Dr. H M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., dalam acara The 3rd International Conference On Dayah Studies yang bertajuk “Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, Ditinjau Dari Perspektif Islam” secara virtual, pada Sabtu-Minggu (16-17/12/2023).

“Politik uang juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik  dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters),” tutur Prof Haris yang juga Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara.

Selanjutnya, Prof. Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember itu membagi jenis-jenis politik uang, antara lain: pembelian suara, pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok, dan proyek-proyek pork barrel.

“Selain itu, politik uang juga melibatkan pemberian uang dan materi lainnya melalui penyelenggaraan beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih, seringkali terkait dengan acara perayaan komunitas,” ucap Prof Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, donasi untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu dan proyek-proyek pemerintah yang didanai dengan dana publik juga termasuk dalam jenis politik uang.

Prof Haris juga menegaskan bahwa tindak pidana politik uang telah diatur di dalam undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bersifat lex spesialis. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap aturan pemilu, khususnya terkait politik uang, harus diperlakukan melalui proses penegakan hukum yang mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Pidana politik uang terutama diuraikan dalam Buku Kelima Bab I, yang mencakup Pasal 476 sampai dengan Pasal 487. Pemilihan untuk menempatkan aturan terkait politik uang dalam buku khusus dan bab tertentu menegaskan kekhususan (lex specialis) UU Pemilu dalam menangani pelanggaran terkait tindak pidana pemilu,” tutur Prof. Haris yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Jember.

Dengan demikian, lanjut Prof Haris, UU Pemilu berperan sebagai aturan khusus (lex specialis) yang berlaku dalam konteks pemilihan umum, melengkapi ketentuan umum (lex generalis) yang terdapat dalam KUHAP.

Prof. Haris juga mengemukakan lima langkah penting untuk melawan politik uang. Dalam pandangannya, KPU perlu secara maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan civil society, guna mencegah tindak pidana politik uang. Ia menekankan bahwa peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya sebagai mitra KPU, tetapi juga sebagai garda depan dalam menjaga integritas pemilu, serta mendukung partisipasi aktif masyarakat.

“Tidak cukup hanya melalui Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan juga melibatkan prinsip hukum (Ius contitendum) untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku politik uang,” pungkas Guru Besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tersebut.

Reporter: Akhmal Duta Bagaskara

Editor:  M. Irwan Zamroni Ali

Media Center Darul Hikam – Kegiatan pembelajaran semester ganjil Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Jember kini telah berakhir. Pembelajaran ditutup dengan menggelar lomba akhir semester dengan ‘Membaca Kitab Gundulan’ yang dilaksanakan pada Jumat – Sabtu (15-16 Desember 2023) di masing-masing pondok, meliputi; Pondok Pusat Putri, Pondok Cabang Putri, dan Pondok Cabang Putra  Darul Hikam Mangli Jember.

Kegiatan lomba tersebut diikuti oleh seluruh mahasantri Pondok Pesantren Darul Hikam, yang terbagi ke dalam dua tingkat yang berbeda, yaitu tingkat pertama, kelas Madrasah Diniyah Awaliyah yang terdiri dari lomba membaca Kitab Fathul Qarib (Thaharah, Tayamum, Muamalah) dan Kitab Ibanah Wal Ifadhah.

Kemudian, tingkat kedua, kelas Madrasah Diniyah Wustha yang terdiri dari lomba membaca Kitab Fathul Mu’in (Bab Puasa), Kitab Bulughul Maram (Hadis 1-25), dan Kitab Ibanah Wal Ifadhah.

Pengasuh PP Darul Hikam, Prof. Dr. K.H. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., mengungkapkan lebih lanjut tentang fokus pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikam.

“Pendidikan di sini berlangsung selama tiga tahun, dan setiap tahun mahasantri mempelajari kitab yang berbeda. Ini termasuk dalam level Diniyah Wustha dan Awaliyah. Mereka banyak belajar kitab kuning, seperti Fathul Mu’in, Alfiah, Fathul Qorib, dan Jurmiyah,” ungkap Prof Kiai Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

Prof Kiai Haris juga mengatakan, pembelajaran di pondok pesantren ini tidak hanya terbatas pada kitab kuning, melainkan juga fokus pada program lainnya, seperti program pengembangan bahasan asing (Arabic dan English), jurnalistik, dan literasi.

“Namun, fokus utama kami tetap pada pembacaan kitab kuning. Bukan seperti lembaga pendidikan lain yang orientasinya kurang jelas. Kami berkomitmen untuk memberikan pembelajaran kitab kuning dan melakukan evaluasi melalui lomba dan ujian akhir semester,” tambah Prof Kiai Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Terakhir, Prof Kiai Haris mengatakan, pegelaran lomba tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi para pengurus dan tenaga pengajar Darul Hikam, sehingga tingkat pengetahuan dan potensi yang dimiliki oleh para mahasantri dapat terukur.

“Lomba ini bukan hanya ujian, tetapi juga ajang untuk melihat aktivitas dan partisipasi para mahasantri. Diadakannya lomba ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran di Pondok yang tidak tegang dan membosankan,” tutur Prof Kiai Haris yang juga Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara.

Pada kesempatan yang sama Nyai Robiatul Adawiyah, S.H.I., M.H., yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam (Putri) turut menjelaskan, pentingnya pengembangan keilmuan melalui berbagai kegiatan, termasuk lomba dan ujian.

“Di pesantren Darul Hikam, kami menetapkan minimal satu tahun untuk para santri. Tujuannya tidak sekadar agar mereka menghuni tempat ini, melainkan agar mereka memahami dan mengetahui perkembangan ilmiah mereka. Ketika mereka masuk hingga keluar, kami ingin melihat perubahan signifikan dari ilmu yang mereka miliki,” ungkap Nyai Robiatul yang juga Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Selain itu, Nyai Robi mengatakan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan porsi penting pada evaluasi perkembangan belajar para mahasantri. Namun, pendekatan mereka tidak hanya sebatas itu. Yakni dengan mengadakan lomba di akhir tahun. Lomba ini tidak semata-mata menjadi ujian, tetapi juga bentuk evaluasi yang lebih dinamis.

“Salah satu lomba yang kami lakukan saat ini adalah Lomba Membaca Kitab Gundulan, yang merupakan bagian dari upaya kami untuk terus meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning para mahasantri,” tambah Nyai Robi.

Keilmuan di Pondok Pesantren Darul Hikam tidak hanya berhenti pada kegiatan di pesantren itu sendiri. Nyai Robiatul menjelaskan bahwa ada program-program lain seperti pengajian dan Sekolah Diniyah.

“Untuk itu, kami menyelenggarakan pengajian dan sekolah diniyah agar mereka terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dan terus berkembang dalam ilmu agama Islam,” tuturnya.

Terakhir, Nyai Robi mengatakan manfaat bagi santri yang berpartisipasi dalam lomba akhir semester ini.

“Manfaatnya sangat banyak. Pertama, santri dapat mengetahui di mana letak kekurangan mereka, terutama dalam membaca kitab kuning. Kedua, lomba ini memberikan semangat baru kepada mahasantri untuk mengikuti kegiatan lainnya yang ada di pesantren Darul Hikam,” pungkasnya.

Reporter : Akhmal Duta Bagaskara

Editor : M. Irwan Zamroni Ali