Category: Berita

Jakarta Pusat, 24 Januari 2024
Media Center Darul Hikam – World Moslem Studies Center atau dikenal dengan Womester melakukan kunjungan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka sosialisasi buku pedoman fiqih di luar negeri. Kerjasama tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Januari 2024.

Womester merupakan salah satu NGO di Indonesia. Womester bergerak di bidang penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan juga kerja sama. Pembentukannya dirintis oleh sekelompok dosen dan peneliti dari kultur Islam progresif -tradisional yang intens berdiskusi dan mengembangkan pemikiran ke arah yang lebih terbukan dan toleran dengan isu-isu global. Meski tujuannya untuk masyarakat Indonesia dan negara Indonesia.

Dalam acara kerja sama tersebut, pihak Womester yang terdiri dari Direktur Womester, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag, SH, M. Fil.I, CWC., bersama para anggotanya, Khanif, SH., M.Kn., Moh. Romli, M.Pd.I. dan Moh. Abdur Rauf, SH, M.H.,.diterima langsung oleh Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari, Direktur Direktorat Diplomasi Publik, Ani Nigeriawati, Koordinator Dialog Lintas Agama Kemlu RI, Mohammad Nur Salim dan Bapak Yasfi Yahya.

Dalam pertemuan kerjasama tersebut, Womester dan Kemlu RI berkolaborasi untuk menyusun dan mensosialisasikan buku pedoman fiqh di luar negeri. “Buku pedoman ini sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia di luar negeri dengan berbagai profesinya”, jelas Prof Haris yang juga Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur.

Selain program penyusunan, lanjut Prof Haris, juga akan ditindaklanjuti dengan program sosialisasi buku tersebut ke luar negeri. “ Tidak hanya penyusunan, nanti juga akan ditindaklanjuti dengan sosiaslisasi ke luar negeri. Isi buku ini adalah bentul lain dari moderasi Islam yang selama ini juga menjadi program dari Kemlu RI dan Kementrian Agama RI”, tukas Prof Haris yang juga Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Sementara itu, Ibu Ani Negeriawati, Direktur Diplomasi Publik Kemlu RI sangat menyambut baik program ini. “Ini program baik dan bisa dikolaborasikan dengan Kemlu RI. Saya harap, draft buku segera diselesaikan dan lalu kita diskusikan di Kementrian Luar Negeri. Tepatnya di ruang ini”, ujar Bu Ani.

Tidak hanya itu, Bu Ani berharap buku ini juga dikolaborasikan dengan Kementrian Agama RI. “Di sana ada Balitbang Kemenag RI. Kita bersama-sama menangani isu moderasi beragama khususnya bagi WNI di luar negeri”, tukas Bu Ani Nigerawati.

Sementara itu, Mohammad Nur Salim, Koordinator Dialog Lintas Agama Kemlu RI turut mendukung penyusunan buku ini. “Pengalaman saya ketika bertugas di Bangkok dan beberapa negara lain, muslim yang di luar negeri sangat butuh buku pedoman fiqh ini. Masih banyak yang belum tahu dan buku ini sangat membantu muslim ketika berada di luar negeri”, tukas alumni S1 al Azhar Mesir tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, ada banyak prestasi Kemlu RI yang menjadikan kebanggaan Indonesia. Misalnya, telah menjadikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional UNESCO, Kementerian yang paling aktif promosikan moderasi beragama di kancah internasional dan terutama peran Indonesia dalam perdamaian Palestina. Belum dengan prestasi-prestasi lain yang membanggakan Indonesia di kancah internasional.

Sementara, Womester sendiri selama ini telah banyak melakukan kegiatan baik seminar-seminar, focus groups discussion, penelitian dan pengabdian masyarakat di luar negeri. Buku pedoman fiqh di luar negeri ini tentu menjadi pintu masuk untuk membawa manfaat lebih banyak lagi khususnya masyarakat diaspora yang ada di luar Negeri. **

Kontributor: M. Irwan Zamroni Ali
Editor: Akhmad Kamil Rizani

Jakarta – Direktur World Moslem Studies Center (WMSC), Prof. Dr. HM. Noor Harisudin, S.Ag, S.H., M.Fil, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam kunjungan kerja ini, Direktur WMSC diterima langsung oleh 2 (dua) orang Anggota Komisioner BNSP, yaitu Prof Amilin dan Muhammad Nur Hayid, S.Th.I, M.M. (23/01/24).

Prof. Amilin, merupakan Putra Indramayu Asli, selain sebagai Komisioner BNSP, saat ini masih menjabat sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan KH. Muhammad Nur Hayid, S.Th.I, M.M., selain menjabat sebagai Komisioner BNSP, juga statusnya sebagai ulama, dakwah-nya yang sering di berbagai media, termasuk di media TV nasional. Selanjutnya, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil, saat ini, selain menjabat sebagai Direktur World Moslem Studies Center, juga tercatat sebagai Guru Besar, dan menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember (2019-2023).

Banyak hal positif yang dihasilkan dari pertemuan ini, salah satunya adalah eksplorasi tentang peluang-peluang kegiatan pengembangan ketrampilan SDM yang tersertifikasi kompetensi BNSP bagi para diaspora Indonesia, yang nantinya dapat dikolaborasikan antara WMSC dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi BNSP. Kolaborasi ini tentu bertujuan untuk memberikan pengakuan keahlian yang tersertifikasi BNSP bagi para diaspora Indonesia yang berkarir baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam kunjungan ini, Prof. M. Noor Harisudin mendapat penjelasan dari Prof Amilin, mengenai hasil pertemuannya mewakili BNSP dalam kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federal Jerman pada tanggal 8 Januari 2024 terkait Proyek Green Jobs Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT).

Mengutip pernyataan CEO Google dan Alphabet Sundar Pichai, Prof. Amilin menyatakan “akibat climate change, pada tahun 2025 akan banyak muncul pekerjaan baru yang berhubungan dengan Green Job”. Diprediksi akan ada lebih dari 20.000 jenis pekerjaan baru terkait industri dan energi bersih. Informasi ini penting untuk disikapi agar Indonesia segera menyiapkan SDM kompeten di berbagai sektor untuk menangani pekerjaan berbasis Green Job.

Selain itu, Prof Amilin juga menceritakan hasil kunjungan kerjanya ke Hongkong pada bulan Desember 2023 lalu. “Dalam kunjungan kami, diperoleh informasi dari Departemen Imigrasi Hong Kong bahwa per tanggal 30 November 2023, terdapat 146.954 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Hongkong pada sektor domestik. Data ini juga menjadi peluang bagi WMSC untuk bekerja sama dengan LSP terlisensi BNSP dalam rangka meningkatkan kualifikasi keahlian para diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong”, ujar Prof Amilin.

Selanjutnya, hasil kunjungan kerja Komisioner BNSP, Nur Hayid, ke Korea Selatan pada tanggal 29-31 Desember 2023, diperoleh data mengenai jumlah jenis jabatan yang ditawarkan oleh Negara tersebut kepada Indonesia.

Kiai Nur Hayid menyatakan “Pihak Pemerintah Korea Selatan menawarkan 118 jenis jabatan pekerjaan untuk skema khusus kepada para profesional Indonesia agar dapat bekerja di Korea Selatan”. Pola kerja sama ini tidak bersifat resiprokal. “Dari 118 jenis pekerjaan tersebut, sekitar 80%-nya berhubungan dengan pekerjaan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”, ujar Hayid yang juga Kiai Muda NU.

Selanjutnya, Prof. Harisudin menjelaskan “World Moslem Studies Center memiliki jejaring yang sangat luas dengan para diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara”. Oleh karena itu, ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk program pengakuan kompetensi bagi pada diaspora melalui sertifikasi BNSP.

“WMSC melalui jaringannya yang sangat luas di berbagai negara, dapat mensosialisasikan kepada para diaspora, tentang pentingnya sertifikasi kompetensi profesi”, ujar Prof Haris yang juga Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur. Sedangkan, LSP terlisensi BNSP, dapat melakukan proses pengujian sertifikasi kompetensi kepada para diaspora Indonesia melaljui jejaring MWSC di seluruh dunia, sehingga kolaborasi ini sangat strategis dan penting untuk direalisasikan.

Reporter: Akhmal Duta Bagaskara
Editor: M. Irwan Zamroni Ali

Media Center Darul Hikam – Periode awal tahun seringkali menjadi momen seseorang untuk meningkatkan progres dalam berbagai aspek kehidupannya. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC, dalam acara “Ngaji Bersama” oleh Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Kamis, (11/01/2024).

Dalam ceramahnya, Prof Haris setuju dengan pernyataan Kiai Mustofa Bisri tentang kelas-kelas dalam Islam. Meski Tuhannya sama, berimannya sama, tapi kualitas atau kelas imannya beda-beda. “Iman kepada Allahnya sama, tapi kualitas iman saya dengan anda beda-beda. Demikian juga dengan keberislaman. Tingkatan Islamnya ada yang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi”, tukas Prof Haris yang juga Direktur World Moslem Studies Center Depok.

Pada sisi lain, denga nada kelas berislam, Prof Haris mengajak pengurus MWC NU Tarumajaya untuk instropeksi dan juga selalu meningkatkan kualitas diri.

“Sebagai anggota NU dan pengurus NU, tahun baru adalah momen yang strategis bagi para pengurus NU untuk introspeksi, mengevaluasi, dan juga meningkatkan diri guna memberikan kontribusi lebih besar kepada NU dan Indonesia,” ujar Prof Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

“Hasibu anfusakum qabla antuhasabu,” ucap Prof Haris sembari mengingatkan tentang urgensi introspeksi diri. Menurutnya, evaluasi terhadap diri sendiri, pengakuan terhadap kesalahan yang telah terjadi, dan perencanaan perbaikan untuk masa depan adalah langkah-langkah yang tidak boleh diabaikan.

Namun demikian, tidak cukup dengan instropeksi. Seorang muslim mestinya menjadikan tahun baru sebagai momentum untuk peningkatan kualitas diri.

“ Dalam hadits disebutkan Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung.Makanya, orang NU harus lebih baik dari yang kemarin. Sukur-sukur bisa meninggalkan legacy untuk umat”, ujar kiai milenial yang sering berceramah di TV tersebut.

Pada sisi lain, Prof Haris menekankan Kembali dakwah Nahdlatul Ulama yang penuh kasih sayang. Ulama NU adalah mereka yang alim (berilmu), abidan (ahli ibadah), dan zahidan (zuhud atau tidak terikat dengan dunia) serta mengetahui kemaslahatan manusia.

“Ulama dikenal sebagai alim, yang berarti mereka memiliki pengetahuan agama Islam yang mendalam, mereka ahli ibadah, tidak terikat dengan dunia material, dan mengetahui apa yang terbaik untuk ummat,” ucap Prof. Haris yang juga Pengasuh PP Darul Hikam Mangli Jember.  

Selain itu, ulama NU dalam pandangan Prof Haris adalah para kiai yang melihat umat dengan pandangan kasih sayang (bianir rahmah).

“Ini yang membedakan dakwah NU yang sejuk dan santun. Berbeda dengan Sebagian yang ekstrem dan kasar”, tukas Prof Haris mengakhiri dengan contoh dakwah pada umat melalui strategi pelayanan pada saat ada keluarga jamaah yang meninggal.   

Selain dihadiri para pengurus dan warga NU, acara ini dihadiri para tokoh KH Cecep Romli (Pengurus MUI Pusat), Kiai Lahmudin (Rois Syuriyah MWC NU Tarumajaya) dan KH Abid (Syuriyah PCNU Kabupaten Bekasi) dan Kiai Rifal Mahalli (PCNU Kota Bekasi).

Reporter : Akhmal Duta Bagaskara

Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Prof Haris Bersama Dubes Colombia 2017-2021 Dr. HC. Priyo Iswanto di CITOS Jakarta Selatan

Media Center Darul Hikam – Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., mengungkapkan, minimnya pembahasan dari Debat Ketiga Pilpres 2024, pada Minggu (07/01/2024), terhadap isu yang berkaitan dengan kehidupan, kesejahteraan, dan perlindungan diaspora Indonesia.

Menurutnya, pembahasan mengenai keberpihakan terhadap diaspora Indonesia masih belum mencapai titik yang memadai di dalam visi para Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Pembahasannya terhadap isu diaspora warga Indonesia jauh dari ideal. Bagaimana kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, perlindungan terhadap mereka, ini tidak ada pembahasan yang tuntas di hampir semua Capres,” tutur Prof Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember dalam sebuah kesempatan.

Prof Haris juga menekankan perlunya pemimpin bangsa untuk memiliki pandangan yang lebih holistik terkait diaspora.

“Hingga saat ini, kita menganut satu kewarganegaraan. Ke depan, pemimpin kita seharusnya mempertimbangkan posisi mereka kepada masyarakat yang berada di luar negeri. Termasuk usulan dwi kewarganegaraan seperti negara-negara maju yang lain,” tambah Direktur World Moslem Studies Center (Womester) Depok.

Prof Haris juga menyoroti segmen pekerja migran, pelajar, dan orang-orang yang menjadi wakil negara Indonesia di luar negeri (duta besar) sebagai bagian integral dari diaspora. Salah satu segmen yang disoroti adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang jumlahnya signifikan terutama di negara seperti Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan.

“Pekerja migran telah menjadi tulang punggung ekonomi kita dengan memberikan kontribusi besar dalam bentuk devisa. Namun, perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap mereka masih belum memadai,” tambah Direktur Womester yang sering keluar negeri tersebut.

Prof Haris menambahkan, pemerintah perlu lebih serius dalam membahas isu-isu konkrit terkait keberpihakan terhadap para pekerja migran.

“Bagaimana bisa menjadi negara maju, sementara pekerja migran yang telah memberikan kontribusi signifikan masih menghadapi kendala dan kurangnya perlindungan negaara. Inilah yang perlu menjadi salah satu fokus perhatian dari presiden dan wakil presiden terpilihan nanti,” ucap Wakil Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah NU Jawa Timur.

Dikatakan Prof Haris, meskipun banyak warga Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari negara, namun besaran nominal yang diberikan masih kurang memadai. Menurutnya, hanya ada satu atau dua beasiswa yang memadai, yaitu beasiswa dari Kementerian Keuangan, seperti beasiswa LPDP.

“Para pelajar ini adalah aset berharga bangsa, namun jumlah nilai beasiswa yang diberikan masih belum memadai. Mereka harus bekerja di luar negeri untuk membiayai pendidikan mereka, menghadapi kesulitan yang seharusnya tidak mereka alami,” tambah Prof. Haris yang juga Dewan Pakar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI)  Pusat.

Selain itu, Prof. Haris mendukung percepatan kedutaan besar RI di luar negeri untuk menjadi corong promosi budaya Indonesia, termasuk pariwisata dan kebudayaan.

“Diplomasi budaya melalui kedutaan besar RI menjadi investasi jangka panjang untuk mempromosikan Indonesia di ranah global,” tambah Prof Haris yang memiliki jaringan ke berbagai negara dunia.

Reporter : Akhmal Duta Bagaskara

Editor : M. Irwan Zamroni Ali