Author: ponpesantrendarulhikam@gmail.com

Jakarta, 11 Juni 2025 – Direktur World Moslem Studies Center, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., mengecam keras  tindakan angkatan laut Israel yang mencegat kapal bantuan kemanusiaan Madleen pada Senin dini hari, 9 Juni 2025, saat hendak merapat ke Pantai Gaza.

Kapal Madleen yang merupakan bagian dari Freedom Flotilla Coalition (FFC) membawa 12 relawan internasional dan pasokan bantuan vital seperti susu formula, tepung, beras, dan perlengkapan medis. Kapal tersebut dicegat dan dikawal secara paksa menuju pelabuhan Ashdod oleh otoritas Israel. Para relawan dilaporkan ditahan dan belum seluruhnya dibebaskan hingga saat ini.

Prof. Harisudin menilai aksi militer Israel ini bukan hanya bentuk intimidasi terhadap misi kemanusiaan, tetapi juga pelanggaran nyata terhadap ketentuan hukum internasional, khususnya hukum laut internasional dan hukum humaniter.

“Israel sekali lagi menunjukkan sikap arogansi hukum dengan mencederai prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar kebebasan navigasi di perairan internasional. Relawan kemanusiaan yang seharusnya dilindungi dalam konteks hukum internasional justru menjadi korban penculikan oleh kekuatan militer yang tak berperikemanusiaan,” tegasnya.

Menurut Ketua PP Asosiasi Pengajar HTN-HAN tersebut, tindakan Israel itu secara terang-terangan melanggar Konvensi Jenewa serta prinsip-prinsip Piagam PBB yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan, terutama di zona konflik.

Blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza selama hampir dua dekade telah mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi warga sipil, dan kini bantuan pun turut dihalangi masuk oleh tindakan koersif yang tak berdasar hukum.

“Kita menyaksikan bagaimana pembatasan terhadap akses kemanusiaan digunakan sebagai senjata politik dan militer oleh Israel. Ini adalah bentuk hukuman kolektif yang secara tegas dilarang dalam hukum humaniter internasional,” tambah Prof. Harisudin yang juga Pengasuh Pesantren Darul Hikam Mangli Jember.

Bagi Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur, Israel telah melecehkan norma dan konvensi internasional yang seharusnya menjamin keselamatan dan kebebasan para relawan.

“Hal ini menambah daftar panjang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh rezim Zionis tanpa sanksi yang tegas dari komunitas global,” ujar Guru Besar UIN KHAS Jember tersebut.

Prof. Harisudin menyerukan agar pemerintah Indonesia bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan komunitas internasional lainnya segera menyampaikan nota protes keras dan menggalang resolusi Dewan Keamanan PBB atas tindakan Israel ini. Ia juga mendorong agar jalur laut ke Gaza segera dibuka secara permanen sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia atas bantuan dan kehidupan yang layak.

“Kita tidak boleh diam. Dunia harus mendesak Israel untuk menghentikan segala bentuk blokade dan memberikan akses penuh bagi distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kejahatan terhadap relawan kemanusiaan adalah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri,” pungkasnya.

Jember – Dalam semangat Idul Adha 1446 H, Lembaga Zakat dan Wakaf (LAZAWA) Darul Hikam kembali menyalurkan hewan kurban dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan. Tahun ini, LAZAWA Darul Hikam menyembelih satu ekor sapi atas nama Sahra binti Yusuf, Buang bin Hodri, dan Ririn Chusniah binti Ahlul Hikam, serta satu ekor kambing atas nama Wildan Rofikil Anwar. Penyembelihan ini menjadi wujud komitmen lembaga dalam mengelola amanah kurban secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Penyembelihan dilakukan pada Sabtu, 07 Juni 2025 di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam Putra, Ajung, Jember, Jawa Timur, dengan melibatkan para pengurus LAZAWA Darul Hikam dan para mahasantri. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada 120 orang mustahik, terdiri dari warga kurang mampu, santri, dan kaum dhuafa di wilayah Jember, khususnya di Kecamatan Ajung, Kaliwates, dan Sumbersari.

Nazhir LAZAWA Darul Hikam, M. Irwan Zamroni Ali, S.H., M.H menyampaikan bahwa proses penyembelihan hingga distribusi kurban berjalan dengan lancar dan sesuai syariat. Ia menekankan bahwa amanah dari para donatur adalah tanggung jawab besar yang harus dikelola secara amanah dan transparan.

“Alhamdulillah, tahun ini kami kembali dipercaya menyalurkan hewan kurban dari para donatur. Kami pastikan setiap tahapan dilakukan sesuai syariat Islam, mulai dari penyembelihan hingga pendistribusian. Semoga setiap tetes darah hewan kurban ini menjadi amal jariyah bagi para donatur,” ujar Irwan.

Menurutnya, LAZAWA Darul Hikam tidak hanya menjalankan fungsi sosial semata, tetapi juga sebagai lembaga yang terus mendorong nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan dalam masyarakat. Penyembelihan kurban ini menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas umat, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Sementara itu, Direktur LAZAWA Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M. Fil.I., CLA., CWC., menyampaikan apresiasinya kepada para donatur yang telah mempercayakan ibadah kurban melalui lembaga yang ia pimpin. Ia menyebut bahwa kurban bukan hanya ibadah ritual, melainkan sarana membangun kepedulian sosial secara konkret.

“Kurban adalah bentuk nyata solidaritas umat Islam. Melalui LAZAWA Darul Hikam, kami ingin memastikan bahwa semangat ibadah ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih kepada para donatur yang telah menunaikan ibadah kurban bersama kami. Semoga Allah lipatgandakan pahalanya dan menjadikannya wasilah keberkahan hidup,” ungkap Prof. Haris.

Ia menambahkan bahwa LAZAWA Darul Hikam akan terus memperluas jangkauan distribusi kurban dan program sosial lainnya, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Dengan sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang semakin profesional, Prof. Haris optimistis lembaga ini akan terus memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan umat.

Program kurban tahun ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dakwah sosial yang secara rutin dilakukan oleh LAZAWA Darul Hikam. Selain distribusi daging kurban, lembaga ini juga aktif dalam pemberdayaan umat, dakwah, hingga pembangunan sarana ibadah dan pendidikan.

Dengan semangat “Berbagi untuk Kebaikan”, LAZAWA Darul Hikam terus mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam membangun peradaban yang lebih adil dan sejahtera melalui zakat dan wakaf.

Media Center Darul Hikam – Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. HM. Noor Harisudin, S.Ag, SH, M.Fil.I, CLA, CWC, menyampaikan gagasan strategis mengenai pentingnya pendekatan Maqashid Syariah dalam memahami dan menilai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gagasan tersebut disampaikan dalam “5th International Seminar on Islamic Law” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Syekh M. Djamil Djambek, UIN Bukittinggi, pada Selasa, 3 Juni 2025.

Dalam pemaparannya yang berjudul “Pengaturan Undang-Undang di Indonesia dalam Perspektif Maqashidus Syariah”, Prof. Haris menegaskan bahwa pendekatan Maqashid Syariah harus menjadi landasan penting dalam menilai dan mengkaji substansi regulasi yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia bukan negara agama atau negara Islam, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

“Indonesia adalah negara Pancasila, dan Pancasila sendiri sesuai dengan syariah Islam. Artinya, produk hukum yang dihasilkan dalam sistem hukum nasional bisa dan harus ditelaah melalui pendekatan maqashid,” tegas Prof Haris yang juga Direktur World Moslem Studies Center (Womester).

Lebih jauh, Prof. Haris menjelaskan bahwa sebagian peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya bersumber dari fiqh Islam yang telah melalui proses taqnin (kodifikasi) dan pada akhirnya menjadi bagian dari positive law. Namun, banyak pula undang-undang yang tidak secara langsung berasal dari hukum Islam.

Dalam konteks ini, ia menyarankan penggunaan Maqashid Syariah sebagai alat analisis normatif dan filosofis terhadap hukum positif, untuk menguji sejauh mana suatu peraturan mengandung nilai keadilan, maslahat, dan kebijaksanaan.

Sebagai Ketua Umum PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara sekaligus Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur, Prof. Haris menyampaikan bahwa dalam sistem legislasi Indonesia, kewenangan pembuatan undang-undang berada di tangan DPR dan Presiden. Namun, produk hukum yang dihasilkan tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip moralitas publik dan maqashid syariah.

Ia juga memaparkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Dalam penjelasannya, ia menekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip hukum seperti lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori, dan asas bahwa suatu peraturan hanya dapat dicabut oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi. Prinsip-prinsip ini, menurutnya, sejalan dengan struktur berpikir dalam hukum Islam yang rasional, sistematis, dan maslahat-oriented.

Dalam kerangka maqashid, Prof. Haris menguraikan pemikiran tokoh-tokoh besar Islam seperti Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Imam al-Ghazali, dan Jamaludin Atiyah. Ia menyampaikan bahwa maqashid tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga mencakup kepentingan keluarga, umat, dan kemanusiaan secara luas. Dalam konteks ini, hukum yang berlaku harus mampu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl).

Prof. Haris yang juga Pengasuh PP. Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember menyoroti bahwa undang-undang yang telah ditelaah dari perspektif maqashid dan terbukti mengandung kemaslahatan, meskipun pada asalnya bersifat mubah (boleh), dapat menjadi wajib untuk ditaati oleh umat Islam. Ia mengutip pendapat Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, bahwa pemerintah berwenang menjadikan suatu perbuatan yang mubah menjadi wajib jika hal itu mengandung kemaslahatan umum.

“Perbuatan yang mubah jika ditetapkan pemerintah menjadi wajib, maka umat wajib mengikutinya demi kemaslahatan umum. Ini adalah bentuk ketaatan terhadap otoritas syar’i dan negara,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa penentuan maslahat dalam suatu peraturan tidak bisa dilakukan secara individual, melainkan melalui proses ijtihad kolektif (ijtihad jama’i) oleh lembaga yang berkompeten dan berdasarkan data ilmiah serta pertimbangan teknologi.

Pemaparan Prof. Haris ini mendapatkan apresiasi tinggi dari para peserta seminar yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, peneliti, serta praktisi hukum dari dalam dan luar negeri. Banyak yang menilai bahwa pendekatan maqashid yang dikembangkan dalam konteks hukum nasional merupakan terobosan konseptual yang penting di era modern, khususnya dalam kerangka integrasi hukum Islam dengan sistem hukum negara.

Selain Prof M Noor Harisudin, seminar internasional ini dihadiri para nara sumber bereputasi internasional seperti Ass. Profesor Dr Wan Mohd Yusof Wan Chik (Univ Sultan Zainal Abidin Malaysia), Prof. Dr. Abd Qadir Haron (International Islamic University Islamabad Pakistan), dan Prof. Dr. Busyro (UIN Bukittinggi). Sebelumnya, Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, Prof. Dr. H. Ismail juga hadir membuka dan menyampaikan sambutan pembukaan. Seminar Internasional yang dimulai jam 08.00 dan selesai jam 12.10 WIB via zoom meeting berlangsung seru dan khidmat.

Reporter : Wildan Rofikil Anwar
Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Jember — Direktur World Moslem Studies Center (Womester), Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC, mengecam keras rencana relokasi warga Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan didukung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Prof Haris juga menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas tiga negara Eropa—Prancis, Inggris, dan Kanada—yang menentang tindakan Israel di Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, Prof. Haris mengkritik rencana Trump yang ingin memindahkan sekitar dua juta warga Gaza ke negara-negara lain, seperti Libya, dengan dalih pembangunan kembali wilayah tersebut. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengusiran paksa yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional.

“Warga Gaza berhak untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka. Relokasi paksa adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan,” tegas Prof Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

Rencana relokasi ini mendapat dukungan dari Netanyahu, yang menjadikannya sebagai syarat untuk mengakhiri konflik di Gaza. Netanyahu menyebut rencana Trump sebagai ‘brilian’ dan berpotensi mengubah wajah Timur Tengah. Namun, rencana ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, yang menegaskan bahwa Gaza adalah bagian dari wilayah Palestina dan warganya tidak boleh dipindahkan secara paksa.

Lebih lanjut, Prof. Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur mengapresiasi sikap tegas yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Kanada dalam menanggapi tindakan Israel di Gaza. Ketiga negara tersebut mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam perluasan operasi militer Israel dan memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka juga mengancam akan mengambil ‘tindakan konkret’ jika Israel tidak menghentikan ofensifnya dan membuka akses bantuan.

“Kami mendukung langkah-langkah tegas yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Kanada. Tindakan Israel yang memblokade Gaza dan menghalangi bantuan kemanusiaan telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warga Palestina. Komunitas internasional harus bersatu untuk menekan Israel agar menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional,” ujar Prof. Haris.

Prof. Haris juga mengajak masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk tidak tinggal diam melihat krisis kemanusiaan ini. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah nyata dalam membantu rakyat Palestina, baik melalui diplomasi maupun bantuan langsung.

“Kita tidak boleh hanya diam. Dunia harus menunjukkan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara atau politik,” pungkasnya.

Jember – Lembaga Zakat dan Wakaf (Lazawa) Darul Hikam kembali menyalurkan amanah wakaf dari para donatur. Kali ini, Nazhir Lazawa Darul Hikam, M. Irwan Zamroni Ali, S.H., M.H., CWC secara simbolis menyerahkan wakaf uang sebesar Rp. 85.200.000 kepada Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA, CWC, pada Selasa siang, 13 Mei 2025.

Acara serah terima ini berlangsung di Kantor Lazawa Darul Hikam, yang berlokasi di Perum Pesona Surya Milenia C7 No. 6, Mangli, Kaliwates, Jember. Acara ini disaksikan langsung oleh Divisi Penghimpunan, Wildan Rofikil Anwar, S.H., M.H., serta Divisi Administrasi dan Keuangan, Ravi Maulana, S.T.

Irwan menjelaskan bahwa penyerahan wakaf ini merupakan bagian dari Program Wakaf Uang untuk Pembelian Tanah Pesantren dan Lembaga Pendidikan Tahap I. Sebelumnya, pada tahap I, Lazawa Darul Hikam telah menyerahkan wakaf uang sebesar Rp. 300.000.000 pada tahun 2024, sehingga total – setelah ditambah Rp. 85.200.000 pada bulan ini–keseluruhan tahap I kini mencapai Rp. 385.200.000.

“Alhamdulillah, serah terima ini adalah bentuk kelanjutan dari amanah para wakif (pemberi wakaf). Kami bersyukur bisa menyalurkan wakaf ini untuk pembelian tanah pesantren. Ini adalah investasi akhirat yang manfaatnya terus mengalir,” ujar M. Irwan, yang juga merupakan dosen UIN KHAS Jember.

Irwan menambahkan bahwa Program Wakaf Pembelian Tanah kini telah memasuki Tahap II, dengan target penghimpunan sebesar Rp. 614.800.000. Beberapa donatur sudah mulai berkontribusi pada tahap ini.

“Sekarang, donatur juga bisa berdonasi lebih mudah melalui platform digital: https://apps.satuwakaf.id, yang merupakan hasil kerja sama kami dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember,” lanjutnya.

Selain wakaf tanah, sejumlah program wakaf lainnya juga tersedia di platform tersebut, seperti wakaf kursi sholat untuk jamaah lansia dan difabel, wakaf sumur, dan program wakaf produktif lainnya.

“Di kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua donatur. Semoga setiap rupiah wakaf yang diberikan menjadi jalan keberkahan, kesehatan, dan pahala yang terus mengalir hingga akhir hayat,” tutup Irwan dengan penuh harap.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA, CWC menyampaikan terima kasih kepada Lazawa Darul Hikam dan para donatur yang telah berkontribusi dalam Program Wakaf Pembelian Tanah Pesantren dan Lembaga Pendidikan.

“Atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hikam, kami menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah menunaikan wakafnya melalui Lazawa Darul Hikam. Semoga menjadi amal jariyah yang terus memberi manfaat, dan menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan mereka sekeluarga,” pungkasnya.

Jember – Komitmen Lembaga Zakat dan Wakaf (LAZAWA) Darul Hikam dalam menebar manfaat bagi sesama terus diwujudkan melalui berbagai program sosial. Salah satunya adalah penyaluran bantuan zakat kepada keluarga dhuafa melalui program bertajuk “Zakat untuk Kaum Dhuafa”, yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Mei 2025.

Kali ini, bantuan diberikan kepada keluarga Ibu Fauziyah Nur Hikmah yang bermukim di Perumahan PTPN XII, Dusun Krajan, RT 01/RW 05, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Ibu Fauziyah adalah seorang ibu rumah tangga tangguh yang menghidupi keluarganya dengan berjualan ikan pepes dan telur bebek di Pasar Pelita Kaliwates Jember. Sang suami bekerja sebagai mandor di salah satu pabrik milik PTPN.

Namun, ujian berat datang menimpa keluarga sederhana ini. Anak pertama mereka divonis menderita anemia dan gangguan pernapasan, sementara suaminya mengalami penyakit jantung dan terpaksa harus berhenti bekerja demi menjalani pengobatan intensif. Sejak Februari 2025, Ibu Fauziyah pun menghentikan aktivitas berdagang untuk merawat anak dan suaminya yang sama-sama terbaring sakit.

Kondisi ini tentu menjadi beban yang tidak ringan secara fisik, mental, dan ekonomi. Melihat kenyataan tersebut, LAZAWA Darul Hikam tergerak untuk hadir membawa secercah harapan melalui bantuan zakat yang diberikan langsung kepada keluarga Ibu Fauziyah.

Direktur LAZAWA Darul Hikam, Prof. Haris, menyampaikan bahwa bantuan ini adalah bentuk nyata kepedulian lembaga terhadap sesama, sekaligus bagian dari upaya menguatkan solidaritas sosial umat.

“Program ini merupakan bentuk ikhtiar kami untuk meringankan beban keluarga Ibu Fauziyah. Ketika anak dan suami sakit bersamaan, tentu menjadi situasi yang sangat sulit. Semoga zakat yang kami salurkan bisa menjadi wasilah kebaikan dan memberi semangat baru bagi mereka,” tutur Prof. Haris.

Prof. Haris, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur, menambahkan bahwa ke depan LAZAWA berencana memperluas program bantuan tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga di bidang kesehatan, dengan menjalin kolaborasi bersama rumah sakit dan tenaga medis.

“Bantuan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal. Ke depannya, kami ingin menjalin sinergi lebih luas, khususnya dalam bidang kesehatan, agar semakin banyak saudara kita yang bisa terbantu,” tambahnya.

Guru Besar UIN KHAS Jember itu juga mengungkapkan rencana pengembangan program bantuan berbasis keluarga.

“Kami akan terus memperluas cakupan bantuan, tidak hanya menyasar komunitas besar, tetapi juga keluarga-keluarga secara individu yang membutuhkan. Pendekatan berbasis keluarga ini penting, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi yang masih penuh tantangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Ibu Fauziyah tak kuasa menahan haru saat menerima bantuan. Ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Di saat seperti ini, ternyata masih ada yang peduli kepada keluarga kami. Semoga LAZAWA senantiasa diberi keberkahan dan dapat terus membantu orang-orang yang mengalami kesulitan seperti kami,” ujarnya penuh harap.

Ia juga berharap LAZAWA Darul Hikam terus tumbuh menjadi lembaga yang kokoh dan istiqamah dalam menyebarkan manfaat.

“Semoga LAZAWA semakin maju, dilimpahi rezeki dan bisa terus menebar kebaikan bagi yang membutuhkan, terutama bagi orang-orang kecil seperti kami,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah kecil penuh kepedulian seperti ini, LAZAWA Darul Hikam terus menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga jembatan kebaikan yang mampu menghidupkan harapan dan menguatkan solidaritas antar umat.

Jakarta— Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., menyampaikan duka cita mendalam sekaligus kecaman keras terhadap aksi pembunuhan seorang Muslim bernama Aboubakar Cisse di sebuah masjid di Prancis (25/4/2025). Tindakan kekerasan yang terjadi di tempat ibadah itu dinilainya sebagai tragedi yang tidak hanya melukai hati umat Islam, tetapi juga mencederai prinsip dasar kemanusiaan dan kebebasan beragama.

“Tindakan ini patut dikecam keras karena tidak hanya menghina Tuhan umat Islam, tetapi juga dilakukan di dalam masjid—tempat suci umat Muslim untuk beribadah,” tegas Prof. Haris dalam keterangannya kepada awak media pada Sabtu (26/4).

Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kebencian berbasis agama masih menjadi ancaman nyata bagi umat beragama, terutama Muslim di negara-negara yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk Prancis. Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan ini tidak hanya dihukum, tetapi juga menjadi peringatan tegas terhadap semua bentuk intoleransi, kebencian dan Islamphobia.

Sebagai Direktur World Moslem Studies Center (WOMESTER), Prof. Haris mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron agar segera menegakkan keadilan dalam kasus ini secara terbuka dan tanpa diskriminasi. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang adil adalah langkah penting untuk mengembalikan rasa aman umat Islam di Prancis dan menunjukkan komitmen negara terhadap kebebasan beragama.

“Saya mendesak Presiden Macron untuk segera mengadili pelaku secara adil dan transparan. Jika tidak ditindak tegas, kekerasan terhadap umat Islam bisa terus berulang dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember periode 2019-2023.

Prof. Haris juga menyoroti pentingnya sikap tegas Pemerintah Prancis dalam memberantas segala bentuk rasisme dan Islamofobia yang semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, kebebasan yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut seharusnya berlaku untuk semua warga negara tanpa diskriminasi atas dasar agama, ras, atau etnis.

“Prancis dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Karena itu, tidak seharusnya ada tempat bagi tindakan rasis maupun kebencian terhadap agama, termasuk terhadap Islam,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi semua warga negaranya dalam menjalankan keyakinan agama masing-masing tanpa rasa takut. Tidak boleh ada ruang bagi intimidasi, diskriminasi, maupun ancaman terhadap umat beragama, termasuk Muslim yang saat ini menjadi sasaran Islamphobia di beberapa wilayah Eropa.

“Negara harus hadir untuk melindungi warganya dalam menjalankan agamanya. Tidak boleh ada ketakutan, intimidasi, atau bentuk ancaman apa pun. Pemerintah Prancis wajib menjamin hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya,” pungkas Prof. Haris yang juga Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Peristiwa pembunuhan Aboubakar Cisse ini pun memicu keprihatinan luas dari komunitas Muslim internasional, yang menuntut agar pemerintah Prancis tidak hanya bertindak secara reaktif, tetapi juga mengambil langkah strategis untuk menanggulangi Islamofobia dan menjamin kebebasan beragama di negaranya.