Month: December 2025

Palangkaraya — UIN Palangkaraya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan World Moslem Studies Center (Womester) untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang pendidikan tinggi. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rektorat UIN Palangkaraya, Selasa (12/12/2025) pagi.

Direktur Womester Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., hadir langsung bersama Sekretaris Womester, Achmad Kamil Rizani, S.H., M.H. Dari pihak kampus, Rektor UIN Palangkaraya Prof. Dr. H. Ahmad Dakhoir, M.H.I., Warek 1 Dr. Muhammad Nasir, M. Pd., Warek 2 Prof. Dr. H. Syaikhu, MHI., Warek 3 Dr. Ali Sibram Malisi, M. Ag turut hadir dalam seremoni penandatanganan tersebut.

Rektor UIN Palangkaraya menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, MoU ini membuka peluang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan akademik global. Ia juga mengungkapkan minat untuk turut dalam agenda internasional Womester pada 2026 mendatang.

“Saya sangat mendukung acara ini dan rencana program Internasional Conference ke Maroko, Portugal, dan Spanyol. Insya Allah saya juga ikut bergabung pada tahun 2026,” tutur Prof. Ahmad Dakhoir dalam sambutannya.

Rektor menjelaskan, UIN Palangkaraya sebelumnya telah melakukan sejumlah program internasional di Korea Selatan dan Jepang. Namun, lewat kolaborasi dengan Womester, ia berharap jangkauan dan intensitas kegiatan dapat diperluas hingga tingkat global.

Sementara itu, Direktur Womester menyampaikan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan agenda strategis lembaganya untuk mendorong internasionalisasi kampus-kampus di Indonesia.

“Ini adalah kesekian kalinya Womester bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Kali ini langsung bersama Pak Rektor UIN Palangkaraya,” ujar Prof. M. Noor Harisudin yang juga Dai Internasional lima benua tersebut.

Prof. Haris memaparkan sejumlah program yang akan direalisasikan, mulai dari pengabdian masyarakat internasional pada Februari–Maret 2026, seminar dan konferensi internasional di Maroko dan kunjungan kebudayaan ke Portugal dan Spanyol.

“Program ini akan menjadi berkah dan manfaat besar, baik bagi UIN Palangkaraya, Womester, Indonesia, maupun masyarakat dunia,” tambah Prof Haris yang juga Wakil Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Womester selama ini dikenal aktif dalam mendorong perguruan tinggi Indonesia tampil di level global melalui konferensi internasional, pertukaran akademik, publikasi dan penelitian ilmiah serta pengabdian masyarakat di berbagai negara.

Acara ditutup dengan penandatanganan MoU dan sesi foto bersama. Kedua belah pihak menyepakati pembentukan tim bersama untuk menindaklanjuti pelaksanaan program dalam waktu dekat.

Reporter : Wildan Rofikil Anwar
Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Bojonegoro – Pimpinan Wilayah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PW RMINU) Jawa Timur bekerja sama dengan LPPD Jawa Timur menggelar Halaqoh Pesantren pada Ahad pagi, 7 Desember 2025. Kegiatan ini bertempat di Pondok Pesantren Modern Al-Fatimah, Jl. Pd. Bambu No. 01, Jambean, Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro, asuhan Dr. KH. Tamam Syaifuddin.

Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta, baik dari pengurus PW RMINU Jawa Timur maupun utusan PC RMINU Kab/Kota se-Jawa Timur. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI, unsur DPRD Jawa Timur, Kakanwil Kemenag Jatim dan Kepala Kemenag Batu. Selain itu para pengasuh pesantren, khususnya yang berasal dari Bojonegoro dan  sekitar, juga para akademisi masyarakat Islam di Jawa Timur turut hadirkan meramaikan kegiatan ini. Acara yang berlangsung gayeng ini dimoderatori Dr. Abd Wasik, alumni Ma’had Aly Situbondo.

Dalam sambutannya, Ketua LPPD Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah penguatan pesantren yang dilakukan PW RMI NU Jatim.

“Kami siap mensupport dan berkolaborasi dengan RMINU Jawa Timur sampai masa jabatan pengurus berakhir di 2029. Kami juga mempersilakan RMI untuk terlibat dalam rekrutmen beasiswa LPPD. Sudah 4000 lebih beasiswa LPPD untuk kalangan pesantren baik beasiswa Al-Azhar Mesir, Ma’had Aly, S1, S2 maupun S3. Ini menunjukkan kepedulian Ibu Gubernur, Ibu Khofifah yang luar biasa,” ungkap Prof. KH. Halim Soebahar yang juga Pengasuh Ponpes Shofa Marwa Jember itu.

Di akhir sambutan, Prof. KH. Halim Soebahar juga menekankan posisi strategis pesantren dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terbaru.

“Pesantren harus lebih kuat dalam UU Sisdiknas yang baru, sehingga kualitas pendidikan pesantren yang sudah berkembang harus semakin meningkat,” tambah Prof. KH. Halim Soebahar yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI, Ir. H. Eko Wahyudi menyatakan dukungannya terhadap kemandirian ekonomi pesantren.

“Pesantren harus kuat secara ekonomi dan mandiri. Kami siap memberikan fasilitas dan pendampingan agar pesantren tidak bergantung pada pihak lain,” ucap politisi kelahiran 1982 tersebut.

Menurut anggota DPR RI dapil Bojonegoro dan Tuban ini, kegiatan halaqoh pesantren ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kapasitas serta kemandirian pesantren di Jawa Timur, baik pada aspek pendidikan, perlindungan santri, maupun penguatan ekonomi kelembagaan.

Sebagai nara sumber terakhir, Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC, menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang memiliki akar kuat dalam tradisi dan peran pelayanan umat.

“Pesantren adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil‘alamin melalui pendidikan, dakwah, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Prof. Kiai Haris yang juga Wakil Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Prof. Kiai Haris menambahkan bahwa pesantren harus tetap menjaga kekhasan dan tradisi masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan menjaga keunikan yang mencerminkan cita-cita serta karakter pesantren itu sendiri. Point ini yang harus masuk dalam RUU Sisdiknas yang baru,” jelas Prof. Kiai Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur Korbid Pesantren.

Pada kesempatan itu, Prof Kiai Haris juga menyebut dengan pergeseran nilai-nilai baru yang harus menjadi atensi RMI dan kalangan pesantren.

“Beberapa kasus yang muncul dalam satu tahun terakhir, adalah soal pergeseran nilai-nilai baru. Apa yang dulu dianggap baik sekarang dianggap bermasalah. Dulu cium tangan dianggap baik, sekarang dianggap bermasalah. Dulu santri yang nakal mendapat hukuman itu biasa, namun sekarang dianggap tidak biasa. Dulu ngecor bangunan pesantsren oleh santri itu dulu dianggap baik sekarang orang meanggapnya tidak baik. Demikian seterusnya. Pergeseran nilai-nilai baru ini yang harus disikapi oleh pesantren”, ujar Prof. Kiai Haris yang juga dikenal Dai Internasional tersebut.    

Selain itu, Prof Kiai Haris juga menyoroti persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, dengan mengutip data Komnas Perempuan.

“Sepanjang 2020–2024 tercatat 97 kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan. Di antaranya, perguruan tinggi 42 kasus, pesantren 17 kasus, dan sekolah menengah 16 kasus. Ini fenomena gunung es karena banyak korban memilih diam akibat ketimpangan relasi kuasa. RMI saya kira harus juga turut memberikan solusi berbagi kasus di atas” tegas Prof. Kiai Haris yang juga Pengasuh PP Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember.

Di akhir acara halaqah, KH. Abdul Hakim Hidayat, Ketua RMI Jatim membacakan deklarasi Bojonegoro yang berisi lima point pernyataan untuk mendorong komitmen kehadiran dan keberpihakan negara untuk kemajuan pesantren.

Reporter : Iklil Naufal Umar
Editor : Wildan Rofikil Anwar

Aceh — Tekanan agar pemerintah pusat segera menetapkan status Darurat Bencana di Provinsi Aceh semakin menguat menyusul meluasnya dampak banjir bandang yang terjadi sejak akhir November 2025. Skala bencana dinilai sudah berada pada kondisi kritis sehingga membutuhkan penanganan luar biasa melalui dukungan penuh dari pemerintah pusat. Penetapan status darurat diyakini dapat mempercepat koordinasi dan mobilisasi bantuan logistik, tenaga kesehatan, hingga evakuasi di titik-titik yang masih terisolasi.

Berdasarkan pantauan data penanggulangan bencana alam hidrometeorologi yang dirilis Posko Terpadu Pemerintah Aceh per 1 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, banjir telah menggenangi 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan 3.310 gampong. Total 214.382 kepala keluarga atau 1.418.872 jiwa terdampak bencana tersebut. Sementara itu, jumlah korban yang terkonfirmasi meliputi 1.435 warga luka ringan, 403 luka berat, 173 meninggal dunia, serta 204 warga yang masih dinyatakan hilang. Data ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pencarian yang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Direktur Lembaga Zakat dan Wakaf Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., menilai situasi Aceh sudah memenuhi unsur kedaruratan nasional. Menurutnya, status Darurat Bencana menjadi kunci percepatan respon pemerintah untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak secara merata dan tepat sasaran.

“Skala bencana ini telah melampaui kemampuan penanganan di tingkat daerah. Pemerintah pusat perlu segera menetapkan status darurat agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dengan dukungan lintas lembaga,” ujar Prof. Haris di Jakarta dalam acara kunjungan ke Universitas Islam Internasional Indonesia.

“Selain langkah darurat, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi komprehensif atas penyebab banjir, termasuk kerusakan lingkungan dan mitigasi ke depan, agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Prof Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jatim.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Lembaga Zakat dan Wakaf Darul Hikam telah memulai penggalangan dana kemanusiaan bekerja sama dengan PP Kamaly Situbondo untuk membantu pemulihan kondisi masyarakat Aceh. Menurutnya, solidaritas nasional menjadi modal penting di tengah bencana berskala besar ini.

Donasi dapat ditransfer ke norek 4467764444 BSI Jember atas nama Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikam atau 0032804357 Bank Jatim atas nama YPI DARUL HIKAM MKJ. Informasi lebih lanjut bisa mengujungi website resmi www.wakafdarulhikam.org dan www.zakatdarulhikam.org

Reporter: Iklil Naufal Umar
Editor: Wildan Rofikil Anwar

Jakarta — Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerima kunjungan silaturahim sekaligus penandatanganan kerja sama dengan World Moslem Studies Center (Womester) pada Rabu pagi (3/12), bertempat di Ruang Rapat FSH. Acara berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 12.00 WIB dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kolaborasi.

Hadir mewakili UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu Wakil Rektor I Prof. Dr. KH. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Muhammad Maksum S.H., M.A, M.D.C serta Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Prof. Dr. Kamarusdiana, MH. Selain itu hadir pula para Ketua Program Studi, Sekretaris Prodi, dan sejumlah pimpinan lainnya.

Sementara itu, rombongan tim Womester terdiri dari Direktur Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., Deputi Direktur Kiai Moh. Romli, M. Pd.I, Bendahara Umum M. Khanif, M.Kn dan anggota Muchimah, S.H.I., M.H

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Maksum menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim Womester. Ia menegaskan pentingnya sinergi yang telah terjalin selama ini.

“Kami sangat berterima kasih atas jalinan kerja sama dengan Womester yang telah terbangun, termasuk pada kegiatan bedah buku tahun 2024. Semoga langkah kolaboratif ini dapat kita perkuat, diperluas, dan diwujudkan dalam program-program yang lebih produktif di masa depan,” ujar Prof. Maksum yang juga Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.

Sementara itu, Direktur Womester Prof. Haris memaparkan berbagai aktivitas internasional yang telah dijalankan lembaga tersebut, mulai dari pengabdian masyarakat global hingga kerja sama akademik dengan berbagai perguruan tinggi dunia.

“Womester melakukan banyak kegiatan internasional, baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Kami telah hadir di Taiwan, Australia, Hong Kong, Belanda, Jepang, Malaysia, hingga Jerman, dan insya Allah akan berlanjut ke Kanada dan negara-negara lainnya,” jelasnya.

Ia juga menuturkan rencana agenda ilmiah internasional mendatang.

“Pada tahun 2026, kami berencana menyelenggarakan International Conference di Maroko, sekaligus kunjungan kebudayaan ke Portugal dan Spanyol. Kami berharap UIN Jakarta dapat menjadi mitra penyelenggara dan ikut berkolaborasi dalam event global tersebut,” tambah Prof Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tidak hanya konferensi dan pengabdian, lanjut Prof. Haris, Womester terus mendorong produktivitas publikasi ilmiah, termasuk kajian Fiqh al-Aqalliyat dan pedoman fikih bagi masyarakat Muslim di luar negeri.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Rektor I Prof. Tolabi Kharlie menyampaikan dukungan penuh dari pihak universitas. “Semoga kerja sama ini berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama sebagai simbol komitmen kedua institusi dalam memperkuat kolaborasi internasional, serta sesi foto bersama.

Reporter : Wildan Rofikil Anwar
Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Jakarta, 1 Desember 2025

Negara Sudan terjerumus dalam perang saudara sejak 15 April 2023. Demikian ini  setelah terjadi perebutan kekuasaan antara militer pemerintah dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Perang saudara ini telah menyebabkan kelaparan dan dugaan genosida di wilayah Darfur barat. Kekhawatiran terutama dirasakan penduduk Kota el-Fasher setelah kota tersebut direbut oleh RSF baru-baru ini.

Dalam perebutan kekuasaan ini, lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik di seluruh negeri, dan sekitar 12 juta lainnya telah meninggalkan rumah mereka akibat pertikaian tersebut. PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia pada tahun ini.

Direktur Womester, Prof. Dr. KH. M Noor Harisudin, S.Ag, SH, M.Fil.I, CLA, CWC mengajak masyarakat dunia untuk memberikan dukungan kemanusiaan di Sudan.

“Situasi Sudan benar-benar genting. Mari kita bersatu untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada saudara kita yang ada di Sudan,” ujar Prof. Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.  

Selain itu, Prof Haris mendorong PBB untuk melakukan langkah-langkah kongkrit untuk penyelesaian perang saudara tersebut.

“PBB selama ini belum berbuat banyak untuk Sudan. PBB bisa melakukan langkah-langkah kongkrit untuk perdamaian di Sudan,” ujar Prof Haris yang juga Wakil Ketua PP Asosaisi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Sementara, Prof. Haris juga mendesak Internasional Criminal Court untuk melakukan penyelidikan atas dugaan genocide.

“Ada dugaan genocide. Saya kira, ICC harus melakukan penyelidikan hal tersebut”, ujar Prof. Haris yang sudah keliling 22 negara dunia tersebut.     

Sebagaimana diketahui, pada 2019, protes besar-besaran terjadi yang menuntut diakhirinya kekuasaan Omar al-Bashir selama hampir tiga dekade. Militer kemudian melancarkan kudeta untuk menggulingkannya.Setelah Al-Bashir digulingkan, warga sipil terus berkampanye demi pembentukan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Pemerintahan gabungan militer-sipil lantas dibentuk, namun digulingkan oleh kudeta berikutnya pada Oktober 2021.

Kudeta tersebut dilancarkan oleh dua orang yang berada di pusat konflik saat ini. Pertama,  Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan bersenjata sekaligus presiden negara tersebut. Dan Kedua, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang lebih dikenal sebagai “Hemedti”. Dia adalah pemimpin RSF sekaligus wakil Al-Burhan.  Belakangan, Jenderal Al-Burhan dan Jenderal Dagalo berselisih pendapat tentang arah negara dan rencana menuju pemerintahan sipil.

Namun perselisihan utamanya mengenai rencana peleburan RSF yang berkekuatan 100.000 personel ke dalam Angkatan Darat, dan siapa yang akan memimpin pasukan baru tersebut. Kedua jenderal tersebut ingin mempertahankan posisi kekuasaan mereka serta tidak ingin kehilangan kekayaan dan pengaruh. Kecurigaan pun timbul di antara mereka.

Baku tembak antara militer pemerintah dan RSF dimulai pada 15 April 2023 setelah sejumlah personel RSF disebar ke berbagai wilayah di Sudan. Langkah ini dianggap Angkatan Darat sebagai ancaman.

Reporter: Iklil Naufal Umar
Editor: M Irwan Zamroni Ali