Category: Berita

Media Center Darul Hikam – Bagi anda yang berminat menjadi penyelenggara atau Anggota KPU jangan telat dan siapkan persyaratannya.

Tim Seleksi (Timsel) Zona Jawa Timur membuka pendaftaran bakal calon anggota KPU untuk lima kabupaten/kota, salah satunya Banyuwangi

Bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum, bisa melengkapi berkas persyaratan selama proses pendaftaran yang dibuka mulai tanggal 8 hingga 19 Maret 2024.

Timsel telah mensosialisasikan pendaftaran bakal calon anggota KPU tersebut di Aula Kantor KPU Banyuwangi pada Kamis (7/3/2024).

Sosialisasi ini sekaligus untuk memberi keterbukaan dan transparansi terhadap seluruh proses tahapan seleksi.

“Tujuan sosialisasi ini untuk menjaring minat publik berpartisipasi dan mendaftar sebagai bakal calon anggota KPU Banyuwangi, Jember Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo,” kata Sekretaris Timsel, M. Noor Harisudin.

Secara bergantian timsel memaparkan detail persyaratan dan jadwal pendaftaran bakal calon anggota KPU untuk periode 2024-2029.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar diantaranya, harus warga negara Indonesia (WNI), kemudian berusia minimal 30 tahun, setia kepada Pancasila dan UUD RI 1945.

Selain itu, calon anggota harus mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, adil, dan memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.

Syarat lainnya, berpendidikan minimal SLTA untuk KPU tingkat kabupaten/kota, berdomisili di wilayah setempat yang dibuktikan dengan e-KTP, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 

Calon anggota KPU kabupaten/kota juga harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau BUMD/BUMN pada saat mendaftar sebagai calon.

Lalu, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

“Calon anggota KPU kabupaten/kota juga harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU selama dua kali periode dalam jabatan yang sama,” sambungnya.

Dia mengatakan, penghitungan 2 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud itu dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 tahun atau lebih dari dua setengah tahun pada setiap masa jabatan.

“Selain itu, calon anggota KPU kabupaten/kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegasnya. 

Dokumen persyaratan harus diunggah melalui laman siakba.kpu.go.id dan menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 rangkap asli dan 1 rangkap salinan secara langsung atau melalui jasa ekspedisi. 

“Dokumen persyaratan dalam bentuk fisik dikirimkan ke Sekretariat Timsel di Hotel Samator Surabaya,” tambahnya.

Sumber: https://www.adatah.com/politik/24412086195/jangan-telat-mau-daftar-jadi-anggota-kpu-minimal-umur-30-tahun-ini-syarat-lainnya

Media Center Darul Hikam – Pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur dibuka sejak 8-19 Maret 2024 mendatang.

Sekretaris Tim Seleksi KPU Jawa Timur II Prof M Noor Harisudin menjelaskan sosialisasi pendaftaran anggota KPU itu sudah dilakukan di kabupaten lain, seperti Banyuwangi.

“Ada beberapa tahapan, mulai pendaftaran, seleksi administrasi dan tes kesehatan, lalu psikologi hingga di akhir hasilnya muncul 10 nama dari kami yang diberi ke KPU RI,” kata dia di aula KPU Jember Jumat (8/3/2024).

Dari 10 yang nama yang diberikan Timsel tersebut, selanjutnya akan dipilih lima orang untuk menjadi komisioner KPU. 

Dia menjelaskan syarat umur minimal 30 tahun untuk KPU Kabupaten, tidak menjabat dua kali, tidak terkena sanksi dari DKPP.

Kemudian, Pendidikan minimal SMA/sederajat serta mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik minimal 5 tahun.

Selanjutnya, bebas narkoba dan memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit milik pemerintah.  

Dia menambahkan persyaratan pendaftaran sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU provinsi dan anggota KPU kota/kabupaten.

“Kalau sekarang pendaftaran disiapkan secara online, berkasnya juga dikirim ke Surabaya,” tutur dia.

Dia mengaku Tim Sel dipilih secara independen sehingga akan menjalankan proses pendaftaran secara profesional.

Menurut dia, untuk memastikan transparansi dan keakuratan, kelengkapan dokumen persyaratan dapat diunggah secara elektronik melalui laman website KPU.

Selain itu, pendaftaran calon anggota KPU juga bisa diikuti oleh ASN, namun harus mengajukan pemberhentian sementara. Sedangkan, PPPK mengajukan pemutusan hubungan kerja.

Gaji para anggota KPU ini berkisar dari Rp 10 juta hingga Rp12 juta. “Gaji ketua KPU Rp12 juta, anggota Rp10 juta,” pungkas dia.

Dikutip: https://bangsapedia.com/posts/pendaftaran-komisioner-kpu-jember-hingga-banyuwangi-dibuka-segini-gajinya

Media Center Darul Hikam – Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember yang juga Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I, CLA, CWC, kembali ditetapkan sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pernah menjadi Ketua Timsel KPU Jawa Timur Wilayah VII (2019-2024).

Prof Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tersebut, kembali ditetapkan sebagai Timsel KPU Jawa Timur 2 pada 28 Februari 2024, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 28/SDM.12-Ppu/04/2024 tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Pada 37 Kabupaten/Kota  Di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024-2029.

Sebagai Timsel Jawa Timur 2, Prof Haris  bersama timnya, yaitu Aditya Wardhono, Didik Suhariyanto, Asmuni dan Zikrie Pramudia Alfarhisi, memiliki satu kerja di KPU Kabupaten Banyuwangi, KPU Kabupaten Bondowoso, KPU Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Situbondo.

Sebagaimana diketahui, tim seleksi KPU umumnya berasal dari unsur akademisi, unsur professional dan unsur tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi jurnalistik dan psikologi.

Terpilih sebagai Timsel KPU Jawa Timur untuk kedua kalinya tersebut, Prof Haris yang juga Dewan Pakar ABPTSI Wilayah Jawa Timur (2022-2026) mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena kembali menjadi Timsel KPU Jawa Timur.

“Terimakasih kepada semua pihak, berkat doa dan dukungannya saya kembali dipercaya sebagai Timsel KPU Provinsi Jawa Timur untuk yang kedua kalinya, kalau dulu saya zona tujuh, sekarang di zona dua yang membawahi 5 kabupaten,” ujar Prof Haris yang juga Ketua Mabincab PMII Jawa Timur.

Prof Haris merupakan Guru Besar termuda di lingkungan PTKIN. Lahir di Demak, pada 25 September 1978. Saat ini, ia merupakan Satgas Wilayah Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) Jawa Timur (Jatim), aktif di Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Jatim, PW Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTNNU) Jatim, Ketua Komisi Pengkajian dan Pelatihan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim.

Prof Haris yang juga Direktur Lembaga Wakaf YPI Darul Hikam menuturkan, ditetapkannya sebagai Timsel KPU Jawa Timur merupakan salah satu bentuk kontribusi dan dedikasinya kepada masyarakat agar terpilih KPU yang kompeten dan berintegritas.

“Mohon doanya kepada seluruh masyarakat agar bisa mengembang amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Prof Haris Direktur World Moslem Studies Center (Womester).

Saat ini, Prof Harisudin juga menjadi Mabinda PMII Korcab Jatim, Ketua PP Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP), dan Ketua Tim Akreditasi MUI Jatim (2022). Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (2021-2025)

Selain aktif sebagai dosen di UIN KHAS Jember, dirinya juga menjadi penguji disertasi program doktor di beberapa kampus ternama, mulai Pascasarjana UIN KHAS Jember, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, hingga Pascasarjana Universitas Jember.

Reporter : Lum`atul Muniroh

Editor : M. Irwan Zamroni Ali

Media Center Darul Hikam – Wakaf adalah menahan hak milik atas materi benda (al-‘Ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya. Demikian disampaikan oleh Direktur Lembaga Wakaf YPI Darul Hikam Jember, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., dalam acara International Seminar dengan tema “Productive Waqf Management in Realizing Sustainable Development Goals” di STAIM Lumajang, pada 29 Februari 2024.

Selain Prof Haris, hadir nara sumber lain seperti Dr. Siti Sara Ibrahim (Deputy Rector UiTM Malaysia) dan Khoirus Sholeh, LC, MH (Dosen STAIM Lumajang). Selain dihadiri ratusan peserta, juga hadir pimpinan seperti Mochammad Hesan, S.Psi, M.Sos (Ketua STAIM), Farhanuddin Sholeh M.Pd.I (Wakil Ketua I Bidang Akademik), Imam Zarkasi S.Pd,. M.M (Wakil Ketua II Bidang Perencanaan dan Keuangan), dan Dr .H. Zainuddin M.Pd.I. (Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan), dan jajaran pimpinan yang lain.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, lanjut Prof. Haris, Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk mensahkan dan atau menyerahkan sebagian harga benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

“Oleh karena itu, seorang manusia ketika telah meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya,” terang Prof Haris yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Prof. Haris juga mendorong wakaf untuk dijadikan gaya hidup (life style). Tidak hanya sekedar memberikan ide tersebut, Prof Haris juga membagikan langkah-langkah untuk menerapkan wakaf sebagai bagian dari gaya hidup.

“Kita perlu meningkatkan promosi dan pemahaman tentang wakaf, membangun ekosistem wakaf, meningkatkan profesionalisme lembaga wakaf, dan memperkuat regulasi pemerintah yang mendukung,” tambah Prof. Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Prof. Haris mengatakan dalam program wakaf meliputi dua jenis, Wakaf Sosial yang pengelolaannya untuk kegiatan sosial, terutama dalam pembangunan fisik seperti masjid, makam, pesantren, asrama yatim piatu, rumah jompo, dan program-program sosial lainnya. Dan Wakaf Produktif: Ini melibatkan pengelolaan aset wakaf untuk mendapatkan keuntungan melalui investasi di instrumen keuangan syariah atau dalam kegiatan usaha seperti pendidikan, produksi barang dan jasa, perdagangan, dan lain-lain.

“Dengan demikian, melalui Program Wakaf ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” ungkap Prof. Haris yang juga Ketua Pengurus Pusat (PP) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.

Prof. Haris juga menekankan peran penting wakaf dalam mengembangkan kesejahteraan umum dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada manajemen yang profesional, sumber daya manusia (SDM) nadzir yang kuat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan harta wakaf.

“Untuk mencapai tujuan wakaf produktif, terdapat beberapa strategi sukses, yakni dimulai dari usaha yang kecil, bermitra dengan lembaga bisnis yang amanah dan profesional, mendapatkan dukungan regulasi dari pemerintah, dan memperkuat pemahaman nadzir terhadap wakaf produktif,” tambah Prof. Haris yang juga Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur

Terakhir, Prof. Haris juga menyoroti keterkaitan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

“Dengan adanya 17 tujuan SDGs, setiap tujuan SDGs dapat dijadikan sebagai mauquf ‘alaih dalam upaya mencapai kesejahteraan umum yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkas Direktur World Moslem Studies Center Depok.

Reporter : Akhmal Duta Bagaskara

Editor: M. Irwan Zamroni Ali, SH, MH

Media Center Darul Hikam – Program Kartu Prakerja merupakan program pemerintah berupa bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

Maka dari itu, sebagai bentuk peran aktif menyukseskan program pemerintah untuk melahirkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul, YPI Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember telah dipercaya menjadi mitra resmi untuk berkolaborasi menyediakan pelatihan secara online selama lima hari kepada peserta Program Kartu Prakerja.

Kolaborasi tersebut dilakukan bersama LPK Career Development Center PPM Aswaja Nusantara dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. yang ditandatangani pada Kamis, 22 Februari 2024 di Kantor YPI Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember.

Ketua LPK Career Development Center PPM Aswaja Nusantara, Kiai Muhammad Mustafid menuturkan, Program Kartu Prakerja diluncurkan sebagai salah satu program ideologis Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia.

“Ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa warga negara harus mendapatkan pekerjaan yang layak yang itu menjadi amanah konstiusi kita”, jelas Prof haris yang juga Ketua Pengurus Pusat (PP) Asosiasi Dosen Pergeakan yang ada di bawah naungan PB IKA PMII. 

Di dalam program tersebut cukup banyak pelatihan “Misalnya sediakan program jurnalisme digital, manajemen SDM, pertanian organik, peternakan organik, fotografi digital, pengelolaan sampah organik, teknologi informasi dan sebagainya,” ujar Kiai Mustafid.

Semengtara itu, Ketua YPI Darul Hikam, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M. Fil.I, CLA, CWC, menjelaskan, kolaborasi yang dilakukan dengan LPK Career Development Center PPM Aswaja Nusantara  merupakan salah satu bentuk peran YPI Darul Hikam kepada masyarakat untuk senantiasa berbagi ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

“Melalui program ini kami hanya ingin membantu masyarakat luas untuk mendapatkan skill sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya di bidang masing-masing,” ujar Prof Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

Pasca pendantanganan MoU, lanjut Prof Haris, YPI Darul Hikam langsung menindaklanjuti dengan membentuk tim panitia program prakerja tersebut, sehingga para masyarakat luas dapat langsung ikut mendaftarkan diri.

“Silahkan bagi yang ingin mengikuti program ini, kami terbuka untuk masyarakat luas, baik di Kabupaten Jember, se-Provinsi Jawa Timur, hingga se-Indonesia”, ujar Prof Haris yang juga Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur.

Dalam program tersebut, sejumlah benefit menarik telah disiapkan bagi para peserta pelatihan. Mulai dari ilmu yang bermanfaat, sertifikat, hingga insentif 600 – 700 ribu rupiah. Namun, juga terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu usia 18-40 tahun, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), belum memperoleh kartu Prakerja/mengikuti Prakerja dan bersedia mengikuti bimtek.

Reporter : Lum`atul Muniroh

Editor : M. Irwan Zamroni Ali