Author: ponpesantrendarulhikam@gmail.com

Tokyo, 10 Maret 2025
Selain untuk mensucikan harta, zakat mal juga berfungsi sebagai media anti oligarki. Demikian disampaikan Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S. Ag, SH, M. Fil.I, CLA, CWC, Direktur Womester dalam pengajian di Masjid Nusantara Akihabara Tokyo Jepang (10/3/2025).

Menurut Prof Haris, tujuan berzakat adalah kai la yakuuna duulatan bainal aghniya minkum (QS. Al Hasyr: 7). Artinya agar harta itu tidak hanya berputar diantara orang kaya kalian saja. Dalam bahasa lain, zakat itu sangat anti oligarki.

“Kita tidak dilarang menjadi kaya. Tapi setelah kaya harus ditasarufkan untuk perjuangan dan dakwah Islam. Yang dilarang adalah kekayaan yang tidak punya manfaat pada manusia dan hanya menjadi oligarki”, ujar Prof Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Lebih lanjut, Prof Haris menyebut dua macam sodaqah. Pertama shodaqoh wajib yang disebut juga zakat. Kedua, shodaqoh sunah berupa wakaf yang pahalanya terus mengalir dan sodaqah biasa yang pahalanya tidak mengalir.

“Saya yakin. Dua instrumen ini: zakat dan wakaf ini akan menjadikan umat Islam maju dan sejahtera. Makanya, mari kita kelola keduanya dengan amanah, transparan dan profesional”, kata Prof Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Selanjutnya, dalam ceramahnya, Prof Haris membedakan zakat mal dan zakat fitrah.

“Dalam zakat mal, tidak semua harta kita ada zakatnya. Namun hanya harta tertentu yang sudah ditentukan. Misalnya zakat pertanian, binatang ternak, emas perak, perdagangan termasuk zakat profesi. “, ujar Pengasuh PP Darul Hikam Mangli tersebut.

Selain itu zakat mal harus memenuhi syarat haul (satu tahun), juga harus memenuhi satu nishab.

” Nishabnya zakat perdagangan itu 85 gram emas. Zakatnya sebesar 2,5 persen. Kalau kita punya uang 1 milyar, maka zakatnya 25 juta rupiah. “, ujar Prof. Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jatim tersebut.

Kalau zakat fitrah, menurut Prof Haris, syaratnya ada tiga. Pertama, Islam. Kedua, bertemu dengan akhir Ramadhan dan awal Syawal.

” Ketiga, ada kecukupan makanan dia dan keluarganya pada malam Idul Fitri. Disini, kalau orang fakir menerima zakat fitrah, dia tetap harus mengeluarkan zakat fitrahnya dia dan keluarganya jika malam id ada kelebihan makanan “, tukas Prof Haris yang juga Direktur Lembaga Zakat dan Wakaf Darul Hikam Jember.

Hadir pada pengajian tersebut Muhammad Anwar (Direktur Masjid Nusantara Akihabara), KH. Dadan Jaelani (Mustasyar PCI NU Jepang), Kiai Mahmud Sulaiman (Rois Syuriah PCI NU Jepang) dan Kristianto (Wakil Ketua Tanfidziyah), Nur Hidayat (Ketua MWCI NU Tokyo) dan Ust. Mustapid (Rois Syuriah MWCI NU Tokyo) serta sejumlah jama’ah masjid.

Reporter: Siti Junita
Editor: M Irwan Zamroni

Hiroshima, 9 Maret 2025

Guru Besar UIN KHAS Jember  yang juga Direktur Womester, Prof. Dr. HM. Noor Hari sudin, S. Ag, SH, M.Fil.I, CLA, CWC apresiasi pemakaman Muslim Jepang. Prof. Haris mengapresiasi pemakaman Muslim karena pada umumnya pemakaman muslim sangat sulit di negara minoritas Muslim, termasuk Jepang.

Pernyataan Prof Haris disampaikan dalam Pengajian Dialogis yang diselenggarakan di Masjid Mihara Hiroshima Jepang (9/3/2025).

 ” Di Jepang umumnya pemakaman muslim sulit. Apalagi ada pandangan kalau penguburan mayat akan mencemari tanah dan lingkungan. Tapi alhamdulillah, saya mendengar sudah ada beberapa pemakaman muslim, diantaranya di Hongo Hiroshima, Honju Saitama dan juga di Ibaraki “, ujar Prof Harisudin yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur. 

Padahal, lanjut Prof Haris, di negara minoritas muslim, sesungguhnya diaspora muslim Jepang sudah diberikan rukhsah (dispensasi) untuk dikubur bersama non-Muslim.

” Dalam Fikih Aqalliyat, muslim yang seharusnya dikubur bersama muslim lain, boleh dikubur bersama non-Muslim jika kesulitan mendapatkan pemakaman muslim”, tukas Pengasuh PP Darul Hikam Mangli Jember tersebut.

Fikih Aqalliyat adalah hukum fikih yang berhubungan dengan muslim yang tinggal di negeri-negeri minoritas muslim.

“Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Rusia, Belanda, Jerman, Amerika Serikat adalah negara-negara dengan penduduk minoritas muslim”, jelas penulis buku Fikih Aqalliyat terbitan Pustaka Compas Jakarta tersebut.

Ke depan, Prof Haris mengatakan bahwa Fikih Minoritas akan menjadi isu Human Rights (Hak Asasi Manusia).

“Ke depan ini akan menjadi isu human Rights. Pemerintah di negara minoritas muslim  harus mengakomodir kebutuhan beragama masyarakatnya, khususnya umat Islam”, tukas Dai Internasional Lima Benua tersebut.

Negara-negara maju selama ini mengklaim telah mengatur manusia dengan baik. Nah sudah saatnya, mereka juga peduli terhadap kebutuhan muslim.

“Makanya ke depan bisa jadi sudah tidak ada Fikih Aqalliyat lagi. Karena semua negara telah memfasilitasi kebutuhan umat Islam di negara masing-masing”, ujar Prof. Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Oleh karenanya, isu Fikih Minoritas harus diperjuangkan dalam negara-negara maju tersebut.

Acara pengajian berlangsung seru dengan berbagai pertanyaan. Acara yang dimulai jam 16.00-18.00 waktu Jepang ini dihadiri H. Tirmidzi (Direktur Masjid Mihara), Septian Adi Wibowo (Ketua MWCI NU Hiroshima), Riki Have  Nugroho (Wakil Ketua) dan Ira Hestiani (Bendahara).

Selain itu hadir pula Bariq Ghazala (Ketua KMIH Jepang), Duhaul Biqal (Ketua PPIH), Ir. M Muntaha,ST,.IP (Ketua Lazisnu PCI NU Jepang) serta hampir seratus lebih jama’ah dari kota Mihara dan sekitarnya.

Nagano, 9 Maret 2025

“Berkembangnya Islam dengan kemunculan berbagai masjid di banyak kota dan prefektur di Jepang patut disyukuri. Untuk pembiayaan, bisa menggunakan skema wakaf produktif”.

Demikian disampaikan Direktur World Moslem Studies Center (Womester), Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S. Ag, SH, M.Fil.I, CLA, CWC di Masjid Indonesia Ueda Prefektur Nagano pada Tabligh Akbar, 8 Maret 2025. Masjid iini rencananya diresmikan Dubes RI di Jepang, Heri Akhmadi, pada tanggal 16 Maret 2025.

Prof. Haris mengaku senang dengan banyaknya Masjid di Jepang dalam lima tahun terakhir. Karena banyaknya masjid ini menunjukkan bagaimana geliat perkembangan Islam di bumi Sakura tersebut.

“Tinggal bagaimana memakmurkannya. Allah SWT berfirman: Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan hanya takut pada Allah SWT”, ujar Prof. Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur.

Warga muslim di Ueda Nagano dan sekitarnya, kata Prof Haris, diharapkan dapat memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan. Di samping itu, jamaah masjid juga dapat berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentu tetap dalam koordinasi Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia Ueda Nagano.

“Muslim yang banyak uang monggo donasikan uangnya. Muslim yang punya tenaga silahkan berikan tenaganya. Muslim yang bisa masak silahkan bantu masaknya. Muslim yang bisa bersih-bersih, silahkan bersih-bersih dan begitu seterusnya”, kata Prof Haris yang juga Direktur Lembaga Zakat dan Wakaf Darul Hikam Jember.

Pada sisi lain, Prof. Haris juga mendorong DKM memanfaatkan masjid agar difungsikan sebagaimana mestinya.

“Kalau disebut masjid, maka berlaku hukum masjid. Bisa digunakan itikaf, perempuan haid dilarang masuk, pahala sholat di masjid, dan sebagainya. Kalau rumah atau mushola disebut bukan masjid  sehingga tidak bisa itikaf”, ujar Prof. Haris yang juga Pengasuh PP Darul Hikam Mangli Jember.

Lebih jauh, Prof. Haris mendorong agar Dewan Kemakmuran Masjid  bisa menggunakan wakaf untuk kegiatan di masjid.

“Untuk pembelian lahan masjid, pembangunan dan pengembangan masjid, sebaiknya pakai wakaf. Karena wakaf itu produktif. Beda dengan zakat dan infak yang bersifat konsumtif”, ujar Prof. Haris yang juga dikenal dengan Dai Internasional lima benua tersebut.

Sebelumnya Prof Haris menjelaskan tentang zakat sebagai ibadah yang wajib bagi muslim. Sebagai seorang Muslim, lanjut Prof. Haris, selain menjalankan puasa di bulan Ramadhan, seorang Muslim juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah dan zakat mal.

” Jika zakat fitrah wajib untuk semua orang Muslim yang pada malam Id ada kecukupan makan untuk dirinya dan keluarganya, maka zakat mal hanya tertentu pada muslim yang hartanya mencapai satu nishab. Kalau zakat mal tertentu pada orang kaya”, ujar Prof. Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur tersebut.

Hadir pada kesempatan itu 150 lebih jamaah Masjid Indonesia Ueda. Selain dihadiri Katib  Syuriyah MWCI NU Nagano, Ust. Bambang Hari Yunanto, hadir juga Ketua Tanfidziyah Ust. Jimmy Ibrahim Ramadhan dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, Ust. Ariestya Kurnia.

Acara Tablig Akbar berlangsung seru mulai jam 8.30 hingga jam 10 malam waktu Jepang setelah sholat Isya dan tarawih. Para jamaah juga banyak bertanya. Sebelum tabligh akbar, jamaah disuguhi buka bersama dengan menu masakan Nusantara yang mengundang selera.

Ibaraki Jepang, 7 Maret 2025
Saya kagum dengan PCI NU Jepang yang dipimpin oleh Kiai Achmad Ghozali, Ph.D. Demikian disampaikan oleh Direktur World Moslem Studies Center, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag, SH, M.Fil.I, ClA, CWC di Masjid Al Ikhlas Kandatsu Ibaraki Jepang (Kamis, 6/3/2025).

PCI NU Jepang memiliki banom yang hidup seperti Muslimat, Fatayat, Ansor, Pagar Nusa dan ISNU. Sementara lembaga di bawah PCI NU juga banyak misalnya Lembaga Perekonomian, Lembaga Da’wah, Lembaga Ta’lif wan Nasyr, Lakpesdam, Lazisnu, Badan Administrasi, Mualaf Center, Lesbumi dan Lembaga Takmir Masjid. Organisasi mahasiswa ada KMNU. Tidak hanya itu, lanjut Prof Haris, yang luar biasa adalah PCI NU juga memiliki MWCI (Majlis Wakil Cabang Istemewa) NU di 15 propinsi (prefektur) di Jepang. Jepang sendiri memiliki 47 prefektur di negara sakura tersebut.

“Kalau ada banom Muslimat, Fatayat, Ansor, Pagar Nusa dan ISNU mungkin sudah banyak. Tapi kalau yang punya MWCI NU ini insyaallah PCI NU Jepang yang pertama”, tukas Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tersebut.

Prof Haris juga mengapresiasi banyak masjid NU yang berdiri di bawah PCI NU Jepang. “Juga soal masjid yang keren di bawah PCI NU Jepang. Bahkan PCI NU juga memiliki pesantren NU at-Taqwa yang terletak di Koga Ibaraki”, jelas Prof Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur.

Dalam ceramah setelah tarawih itu, Prof. Haris menekankan pentingnya diaspora Indonesia untuk menyatu dalam masyarakat Jepang modern.

“Diaspora Indonesia harus berintegrasi dengan masyarakat Jepang modern. Apalagi ternyata banyak tradisi Jepang yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan Islam itu sendiri yang mengajarkannya”, tukas Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur tersebut.

Tradisi kebersihan misalnya. Tentu ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw: an nadlaafatu minal imaan. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. “Karena itu, niati itu melaksanakan ajaran agama Islam. Demikian juga soal kejujuran, kedisiplinan dan tidak mengganggu orang lain yang diperintahkan dalam Islam”, kata Prof Haris yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Jember.

Dalam Islam, jelas Prof. Haris, dikenal kaidah Ats Tsaabitu bil ‘Urfi kats tsabiti bin nasshi ma lam yukhaalif syar’an. Artinya sesuatu yang ditetapkan berdasarkan tradisi sama dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan Nash (al-Quran dan al- Hadits).

“Namun ada catatan disitu. Maa lam yukhaalif syar’an. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau tradisi bunuh diri, minum bir, judi dan sebagainya, tentu harus dijauhi Diaspora Indonesia”, ujar Prof Haris yang juga terkenal dengan dai internasional lima benua tersebut.

Prof. Haris hadir bersama Ketua PCI NU Jepang, Kiai Achmad Gazali, Ph.D dan Petani Sukses asal Jepang, Cak Yuanas. Sementara dari DKM Masjid al Ikhlas, hadir Pak Ali, Pak Oim, Gus Ridlo dan sejumlah pengurus. Jamaah yang hadir hampir seratus orang yang memenuhi masjid. Mereka senang dan atunsias dengan acara tersebut. ***

Media Center Darul Hikam – Memasuki bulan suci Ramadhan 1446 H, seluruh umat Muslim dunia tengah menjalankan ibadah puasa. Yaitu, salah satu ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkannya, mulai fajar hingga matahari terbenam.

Sebagai salah satu ibadah wajib seorang Muslim, penting kiranya untuk mengkaji lebih lanjut tentang puasa dari berbagai perspektif. Maka dari itu, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember menggelar Webinar Nasional dengan tema “Puasa Perspektif Fiqh & Kesehatan” yang berlangsung secara online via zoom meeting pada Senin Sore, 03 Februari 2024.

Webinar kali ini mendatangkan 2 narasumber ternama yang ahli di bidangnya masing-masing, diantaranya; dr. Retno Warasati (Kepala Puskesmas Klabang Bondowoso) dan Ust. Suwardi S.HI., M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember & Pengajar PP. Darul Hikam).

Ketua YPI Darul Hikam, Prof. Dr. KH M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, perlu memahami secara utuh makna puasa dari berbagai perspektif, seperti kesehatan dan fiqih.

 “Misalnya hadis yang berbunyi ‘Shumu Tashihhu’ adalah hadis yang artinya “puasalah niscaya kamu akan sehat”. Nah, sehat yang dimaksud dalam hadis ini sehat yang bagaimana menurut ilmu kesehatan, termasuk maqash id syariahnya jika ditinjau dari fiqh nya,” ujar Prof Haris yang saat ini diundang PCI NU Jepang untuk Dakwah Internasional 28 Februari – 14 Maret 2025.

Kepala Puskesmas Klabang Bondowoso, dr. Retno Warasati menjelaskan bahwa puasa memiliki banyak manfaat salah satunya adalah bisa menurunkan kadar insulin dan berat badan.

“Banyak orang saat ini yang obesitas sehingga menimbulkan sejumlah penyakit baru, seperti penyumbatan aliran darah, jantung koroner, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh berat badan yang lebih,” jelasnya.

Manfaat lainnya juga yaitu memberikan efek yang bagus terhadap masa pertumbuhan dan optimalisasi pembakaran lemak.

“Ketika tubuh tidak bergantung lagi pada karbohidrat, secara otomatis lemak-lemak kita akan terbakar sebagai energi, sehingga kolesterol, lemak jahat, asam urat serta hal negatif lainnya berkurang,” tambah dr. Retno.

Di kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pengajar PP. Darul Hikam, Ust. Suwardi S.HI., M.H. menyampaikan bahwa puasa merupakan penyanggah agama Islam. Ia mengutip salah satu hadis yang berbunyi ‘Buniyal islamu ala khomsin artinya Islam dibangun di atas lima perkara, salah satunya puasa.

Menurut Ust. Suwardi, Puasa diwajibkan hanya bagi orang yang beriman, tidak cukup Islam saja. Sehingga dalam al-Quran salah satu dalilnya yang berbunyi “Kutiba alaikumus siam” adalah bagian dari ayat Al-Qur’an yang artinya “diwajibkan atas kamu berpuasa”.

“Jadi langsung menggunakan kata ‘Kutiba’ artinya diwajibkan, maka biasanya hal-hal yang diwajibkan itu pasti berat pelaksanaannya atau bertentangan dengan selera manusia pada umumnya seperti pada ibadah mahdhah lainnya,” jelas Ust. Suwardi.

Orientasi puasa, lanjut Ust. Suwardi yaitu La allakum tattaqun adalah frasa dalam Al-Qur’an yang artinya “agar kamu bertakwa”. Frasa ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 183. 

“Takwa memang maknanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, tetapi ada hal dibalik itu semua yaitu kadar keimanan kita. Semakin kuat iman seseorang maka semakin takwa seseorang, karena keimanan berbanding lurus dengan ketakwaan,” pungkasnya.

Niigata – Praktik Fiqh Aqaliyat atau fikih minoritas menjadi solusi bagi umat Islam yang tinggal di negara dengan penduduk mayoritas non-Muslim, termasuk Jepang. Hal ini menjadi salah satu topik pembahasan Direktur World Moslem Studies Center, Prof. Dr. KH. M Noor Harisudin, S.Ag. SH., M.Fi.I dalam kajian yang digelar di Masjid Nusantara Kota Tsubame, Prefektur Niigata, Jepang, pada Minggu, 02 Maret 2025.

Masjid Nusantara Tsubame merupakan masjid baru. Masjid ini mulai digunakan untuk kegiatan shalat Jumat sejak tanggal 31 Januari 2025. Masjid dua lantai dengan luas 420 meter persegi ini menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi diaspora Indonesia di Tsubame dan kota-kota sekitarnya. Pada akhir pekan, saat banyak pekerja migran libur, masjid ini semakin ramai dikunjungi umat Islam.

Kajian Fiqh Aqalliyat dimulai pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu setempat. Prof. Haris, yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, membuka pembahasan dengan menjelaskan konsep masyaqat atau kesulitan dalam menjalankan ibadah.

“Pahala itu bergantung pada masyaqat-nya. Jika menjalankan ibadah di Jepang lebih sulit, maka pahalanya pun lebih besar. Prinsipnya, semakin sulit, semakin banyak pahala,” ujar Prof. Haris yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur.

Menurut Prof Haris, seorang Muslim yang tinggal di Jepang dapat menerapkan Fiqh Aqalliyat dalam praktik keseharian Islam. Fiqh Aqalliyat adalah fiqh yang dirancang khusus untuk komunitas Muslim di negara-negara minoritas muslim. Di negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Taiwan, China, dan negara sejenis, minoritas muslim lain dapat menggunakan fiqh aqalliyat yang juga juga dikenal dengan fiqh rukshah (dispensasi) tersebut.

Dalam pandangan Prof Haris, fiqh aqaliyat juga disebut fiqh dispensasi karena dalam fiqh aqalliyat berlaku hukum pengecualian karena alasan keadaan sulit (masyaqqat) bagi umat Islam.

“Jika fiqh umumnya mewajibkan muslim dikubur dalam satu pemakaman dengan muslim yang lain, maka ini tidak bisa dilakukan di Jepang yang pada umumnya tidak ada pemakaman muslimnya. Oleh karena, Fiqh Aqalliyat membolehkan kuburan muslim berbaur dengan pemakaman non-muslim. Demikian juga, mensucikan najis mughaladlah pada umumnya pada tujuh kali basuhan salah satunya dengan debu. Ini juga sulit bagi muslim minoritas karena mereka tinggal di lantai tinggi apartemen dimana mereka sangat susah ke bawah cari debu dan apalagi jika dimarahi majikan. Maka dalam Fiqh Aqalliyat tidak pakai debu, tapi dicampur dengan sabun”, ujar Prof. Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Demikian juga dengan sholat Jum’at yang sulit dilakukan bagi sebagain muslim. Sebagai contoh, banyak pekerja migran Indonesia yang harus bekerja dari pukul 08.00 hingga 17.00, sehingga kesulitan melaksanakan salat Jumat di masjid. Kalau ingin jumatan, mereka harus tidak masuk kerja. Sebaliknya, kalau mereka kerja, mereka tidak bisa sholat Jum’at.

Menurut Prof. Haris, tantangan yang dihadapi Muslim di Jepang tidak hanya terbatas pada akses ke masjid, tetapi juga ketersediaan makanan halal, pemakaman Muslim, serta regulasi pemerintah yang tidak selalu mendukung praktik keagamaan Muslim. Ia menambahkan bahwa dalam kondisi sulit seperti ini, Muslim diaspora Jepang mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga tetap bisa beribadah dengan baik meskipun berada di lingkungan yang berbeda dari negara-negara Muslim mayoritas.

Seperti di negara-negara minoritas Muslim lainnya, keterbatasan ini mengharuskan umat Islam untuk cerdas mencari solusi dengan menerapkan Fiqh Aqaliyat, jelas Pengasuh PP Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember tersebut.

Apa yang disampaikan Prof. Haris senada dengan pengalaman H. Suratman yang sudah tinggal puluhan tahun di Jepang. Dulu, H. Suratman harus meminta izin tidak masuk kerja agar bisa melaksanakan shalat Jumat. Lambat laun, ia mengubah strategi dengan cara menunaikan salat Jumat di perusahaan dengan meminta tempat pada perusahaan, meski jumlah jamaah kurang dari 40 orang.

“Alhamdulillah, sekarang kami sudah ada masjid sehingga tidak pernah meninggalkan sholat Jum’at,” kata H. Suratman, salah satu peserta kajian yang juga Pengelola Masjid Nusantara Tsubame Niigata Jepang.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah MWCI NU Niigata Jepang, Alfian mengatakan bahwa mereka yang kerja di lapangan sulit melakukan sholat Jum’at. Karena kerja di lapangan pada umumnya menyesuaikan dengan target perusahaan.

“Kalau kita yang di lapangan harus ikut pada target perusahaan, sehingga kita seringkali sulit Jum’atan di Jepang. Akhirnya, ya kita qadla karena dilakukan di luar waktu Jum’at. Karena saat kerja, tidak cukup waktu sholat Jum’at dan juga sholat Ashar”, kata Alfian yang asal Bandar Lampung Indonesia. ***