Jakarta, 1 Desember 2025
Negara Sudan terjerumus dalam perang saudara sejak 15 April 2023. Demikian ini setelah terjadi perebutan kekuasaan antara militer pemerintah dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Perang saudara ini telah menyebabkan kelaparan dan dugaan genosida di wilayah Darfur barat. Kekhawatiran terutama dirasakan penduduk Kota el-Fasher setelah kota tersebut direbut oleh RSF baru-baru ini.
Dalam perebutan kekuasaan ini, lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik di seluruh negeri, dan sekitar 12 juta lainnya telah meninggalkan rumah mereka akibat pertikaian tersebut. PBB menyebutnya sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia pada tahun ini.
Direktur Womester, Prof. Dr. KH. M Noor Harisudin, S.Ag, SH, M.Fil.I, CLA, CWC mengajak masyarakat dunia untuk memberikan dukungan kemanusiaan di Sudan.
“Situasi Sudan benar-benar genting. Mari kita bersatu untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada saudara kita yang ada di Sudan,” ujar Prof. Haris yang juga Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Selain itu, Prof Haris mendorong PBB untuk melakukan langkah-langkah kongkrit untuk penyelesaian perang saudara tersebut.
“PBB selama ini belum berbuat banyak untuk Sudan. PBB bisa melakukan langkah-langkah kongkrit untuk perdamaian di Sudan,” ujar Prof Haris yang juga Wakil Ketua PP Asosaisi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
Sementara, Prof. Haris juga mendesak Internasional Criminal Court untuk melakukan penyelidikan atas dugaan genocide.
“Ada dugaan genocide. Saya kira, ICC harus melakukan penyelidikan hal tersebut”, ujar Prof. Haris yang sudah keliling 22 negara dunia tersebut.
Sebagaimana diketahui, pada 2019, protes besar-besaran terjadi yang menuntut diakhirinya kekuasaan Omar al-Bashir selama hampir tiga dekade. Militer kemudian melancarkan kudeta untuk menggulingkannya.Setelah Al-Bashir digulingkan, warga sipil terus berkampanye demi pembentukan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Pemerintahan gabungan militer-sipil lantas dibentuk, namun digulingkan oleh kudeta berikutnya pada Oktober 2021.
Kudeta tersebut dilancarkan oleh dua orang yang berada di pusat konflik saat ini. Pertama, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala angkatan bersenjata sekaligus presiden negara tersebut. Dan Kedua, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo yang lebih dikenal sebagai “Hemedti”. Dia adalah pemimpin RSF sekaligus wakil Al-Burhan. Belakangan, Jenderal Al-Burhan dan Jenderal Dagalo berselisih pendapat tentang arah negara dan rencana menuju pemerintahan sipil.
Namun perselisihan utamanya mengenai rencana peleburan RSF yang berkekuatan 100.000 personel ke dalam Angkatan Darat, dan siapa yang akan memimpin pasukan baru tersebut. Kedua jenderal tersebut ingin mempertahankan posisi kekuasaan mereka serta tidak ingin kehilangan kekayaan dan pengaruh. Kecurigaan pun timbul di antara mereka.
Baku tembak antara militer pemerintah dan RSF dimulai pada 15 April 2023 setelah sejumlah personel RSF disebar ke berbagai wilayah di Sudan. Langkah ini dianggap Angkatan Darat sebagai ancaman.
Reporter: Iklil Naufal Umar
Editor: M Irwan Zamroni Ali