Month: August 2024

Oleh : M. Noor Harisudin*

Pasca penggulingan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina pada 5 Agustus 2024 (Media Indomesia, 6/8/2024), Bangladesh menghadapi masalah baru yang pelik. Ratusan umat Hindu Bangladesh mencoba melarikan diri ke India, meski mereka gagal. Dewan Persatuan Hindu Buddha Kristen di Bangladesh menyatakan bahwa 45 dari 64 distrik menjadi sasaran amuk masa kerusuhan baik rumah, tempat bisnis maupun kuil. Perlindungan terhadap minoritas Hindu dan kelompok minoritas lain menjadi isu utama pasca penggulingan perempuan kuat yang berkuasa selama 20 tahun di Bangladesh tersebut.

Sekitar 90 persen dari total 165 juta penduduk Bangladesh (sensus tahun 2022) beragama Islam. Sementara, 8 persennya beragama Hindu dan sisanya beragama Kristen dan Budha. Serangan terhadap minoritas sering terjadi ketika Pemilu Nasional di Bangladesh. Secara faktual, Partai Liga Awami di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina (77 tahun)  yang otoriter dan bertangan besi menjadi saluran politik kaum minoritas di Bangladesh. Dalam pandangan kaum minoritas, mereka lebih aman di bawah Partai Liga Awami yang sekuler daripada partai lain di Bangladesh, kendati kenyataannya berbeda dengan apa yang diharapkan.

Tahun 2022 misalnya, sekitar 36.317 hektar tanah milik kaum minoritas yang kebanyakan Hindu dirampas. Lima ratus tujuh puluh dua orang diusir dari rumah mereka. Empat ratus empat puluh lima keluarga dipaksa bermigrasi baik ke dalam maupun keluar negeri. Sementara, pada tahun 2021, terdapat 154 anggota kaum minoritas, termasuk Hindu yang tewas dan 360 terluka dalam serangan terhadap kelompok minoritas. Belum lagi dengan tiga puluh sembilan perempuan dan anak perempuan dari kelompok minoritas diperkosa. Tak hanya itu,  perusakan rumah, tempat ibadah, dan bisnis kelompok minoritas menelan biaya kurang lebih dua ratus dua puluh  juta taka atau 2,15 juta dolar AS. Ini fakta nyata penindasan dan diskriminasi pada kaum minoritas di bawah pemerintahan Hasina.

Kini, Bangladesh yang telah merdeka sejak 25 Maret 1971 ini kembali dihadapkan permasalahan perlindungan kaum minoritas. Presiden Bangladesh Mohammed Shahabudin yang mengusulkan Yunus sebagai Perdana Menteri di masa Transisi. Muhammad Yunus (84 tahun) telah berjanji untuk melindungi kaum minoritas di Bangladesh, khususnya Hindu, Kristen dan Budha. (Media Indonesia, 13/08/2024). Namun, janji ini tidaklah mudah. Apalagi, untuk mengimplementasikan kesepakatan perdamaian Chittagong Hill Tracts 1997 yang memastikan berakhirnya kekerasan dan perlindungan masyarakat suku Jumma –yang beragama Buddha dan Hindu–, suku Chakma, dan suku luar Jalur Bukit Chittagong di Bangladesh.

Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian pada tahun 2006 yang didapuk menjadi pemimpin pemerintah transisi pada tahun 2024 ini diharapkan dapat melindungi kaum minoritas. Muhammad Yunus sendiri bukan orang yang dikehendaki Hasina. Ia bahkan juga disingkirkan Hasina dengan berbagai tuduhan tindak pidana. Beruntung, Muhammad Yunus tidak sampai mati sebagaimana para oposisi lain di negara Bangladesh.

Sebelumnya, dalam lima belas tahun terakhir kepemimpinannya, Sheikh Hasina menangkap para oposisi di negara tersebut, khususnya Partai Jemaat el-Islami. Misalnya lima pemimpin Partai Jemaat el-Islami digantung antara tahun 2013 dan 2016 setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan kejahatan perang. Hasina juga tak segan melarang partai yang mengancam kekuasaannya untuk tidak ikut Pemilu seperti Jemaat el-Islami pada tahun 2012. Dan menjelang penggulingan Hasina pada tahun 2024 ini, tokoh seperti Shafiqur Rahman bersama putranya dari Partai Jemaat el-Islami ditangkap polisi atas tuduhan ekstremisme. Mereka juga ditahan dengan Undang-Undang anti-terorisme. Demikian juga pemimpin Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang ditangkapi karena dituduh menghasut rakyat melawan pemerintahan.

Setidaknya, terdapat beberapa hal terkait hak asasi manusia kaum minoritas Bangladesh yang perlu mendapat sokongan masyarakat sipil (civil society) dan juga negara (state) dalam pemerintahan Yunus ke depan, sebagaimana berikut:

Pertama, negara dan masyarakat sipil seyogyanya menghormati (to respect) kaum minoritas Bangladesh. Masyarakat sipil, dalam hemat saya, harus memberikan penghormatan terhadap kaum minoritas agama di Bangladesh dengan bersikap toleran dan inklusif dalam memahami kemajemukan dalam masyarakat. Karena, seperti kata Yunus, mereka semua adalah satu keluarga Bangladesh.

Kedua, negara musti juga memenuhi (to fullfill) kebutuhan kaum minoritas agama di Bangladesh. Misalnya kebutuhan kaum minoritas akan tempat ibadah, pendidikan,  pekerjaan dan hak asasi manusia yang lain yang sepadan dengan komunitas agama lain di Bangladesh secara proporsional.

Ketiga, negara musti melindungi (to protect) kaum minoritas agama di Bangladesh. Mereka harus aman ketika beribadah dan bekerja sebagaimana laiknya masyarakat Bangladesh yang lain. Rumah ibadah seperti kuil dan gereja misalnya harus dilindungi negara. Tidak boleh ada perusakan terhadap rumah ibadah, rumah bisnis maupun rumah tinggal mereka. (Pasal 14, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948)

Tentu, Muhammad Yunus yang berhasil mendirikan Bank Grameen, tidak semudah membalik telapak tangan mengatasi ini. Namun, melihat jejak sang penerima nobel perdamaian yang telah memberikan sembilan juta kredit untuk orang miskin ini, at least ia memiliki komitmen kepada perlindungan kaum minoritas. Kendati disadari bahwa Muhammad Yunus harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ia tidak bisa sendirian membangun Bangladesh yang kini telah porak poranda.

Lebih dari itu, Muhammad Yunus hanya menyiapkan bangunan sistem perlindungan kaum minoritas Hindu, Budha dan Kristen yang sustainable, tidak hanya untuk masa sekarang, namun juga masa-masa yang akan datang. Mempersiapkan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas hingga membangun tradisi multi kulturalisme adalah legacy Muhammad Yunus untuk Bangladesh yang modern dan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Di sini, Muhammad Yunus akan diuji sejauh mana ia menjadi seorang politisi yang dapat menyelesaikan berbagai problematika rakyat Bangladesh ke depan. Pertanyaannya: beranikah Muhammad Yunus melakukan itu, meski bertentangan kepentingan mayoritas rakyat Bangladesh, demi untuk melindungi minoritas? Wallahu’alam.

*Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Direktur World Moslem Studies Center.

Dimuat di jatim.nu.or.id pada Sabtu, 24 Agustus 2024

Oleh: M. Noor Harisudin*

Kita semua dikagetkan dengan demonstrasi yang diikuti berbagai kerusuhan di Inggris yang terjadi sejak 30 Juli hingga 5 Agustus 2024. Diduga keras, kerusuhan ini terjadi karena kelompok sayap kanan mengirim pesan hoaks terkait penusukan tiga gadis di Southport, Liverpool,  Inggris oleh seorang keturunan imigran-Muslim. Padahal, aparat penegak hukum telah menetapkan bahwa pelaku penikaman tiga gadis Inggris pada sebuah kelas dansa anak-anak bertema Taylor Swift tersebut adalah Axel Muganwa Rudakubana. Axel sendiri kelahiran Cardiff,  Wales, beragama Kristen dan berusia 17 tahun serta bukan imigran-muslim. Sementara, tiga gadis yang terbunuh adalah Bebe Kong (6 tahun), Elsie Dot Stancombe (7 tahun) dan Alice Dasilva Aguiar (9 tahun) (29/7/2024). 

Namun demikian, kerusuhan sudah menjadi bubur dan merebak di mana-mana; Belfast Irlandia Utara, Kota Utara Darlington, Plymouth, Rotherham, Middlesbrough, Bristol, Leeds dan Hull. Polisi juga menangkap 400 orang pelaku kerusuhan sejak pecah seminggu yang lalu. Kerusuhan yang meledak di sejumlah kota negara Inggris tersebut meneriakkan slogan-slogan rasis, anti-imigran dan juga anti-Muslim. Mereka juga merusak bangunan, menjarah dan melakukan bentrok dengan polisi serta dengan kelompok-kelompok penduduk setempat yang melakukan protes balasan. Sejumlah toko, hotel dan masjid juga menjadi sasaran kerusuhan tersebut. Kerusuhan ini adalah titik balik United Kongdom (Kerajaan Inggris) yang selama ini membanggakan diri sebagai masyarakat majemuk dan memperjuangkan kesetaraan. 

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menyebut kerusuhan yang meluas itu dilakukan sayap kanan yang anti-imigran, yaitu English Defence League (EDL). Kelompok yang didirikan Tommy Robinson,  pada tahun 2009 memiliki pandangan anti-imigrasi dan supremasi kulit putih (white supremacy). EDL sendiri mengaku berbeda dengan sayap kanan tradisional. Karena dalam organisasi EDL terdapat divisi Yahudi, Sikh dan LGBT. Tak heran jika dalam kerusuhan ini, kelompok sayap kanan menargetkan kelompok imigran dan muslim. EDL pernah mengalami penurunan pamor pada tahun 2013 ketika ditemukan bahwa organisasi ini memiliki hubungan dengan aktivis sayap kanan Norwegia, Anders Behring Breivik. Breivik adalah pelaku serangkaian serangan bom dan penembakan imigran di Oslo yang menewaskan 77 orang pada Juli 2011.

Meski gelombang demonstrasi anti-EDL di Inggris jauh lebih besar, sekitar dua puluh lima ribu, namun sesungguhnya Islamophobia tidak pernah usai menjadi pembahasan di Inggris khususnya dan Eropa pada umumnya. Buktinya, pesan pendek hoaks yang menyesatkan di media sosial terkait pembunuhan tiga gadis tersebut sangat mudah menyulut berbagai kerusuhan. Ini juga menjadi penanda rapuhnya rasionalisme masyarakat Inggris hanya dengan provokasi hoaks murahan dari organisasi masyarakat bernama English Defence League (EDL).

Dengan kata lain, EDL yang menjadi sayap kanan dan bagian Partai Konservatif ini masih mendapat sambutan hangat dengan Islamophobia-nya. Islamophobia yang dikenal sebagai dislike of or prejudice against Islam or Muslims, especially as a political force seperti bola panas yang membakar akar rumput Inggris. Oleh karena itu, dalam hemat saya, Islamophobia masih merupakan tantangan serius bagi masyarakat Inggris yang dikenal plural. EDL sendiri didukung oleh partai sayap kanan sejak awal berhaluan anti-imigran misalnya Partai Konservatif yang menjadi rival utama Partai Buruh.     

Kendati Pemerintah Inggris yang menganut sistem monarki konstitusional telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan cepat dalam penanganan kerusuhan tersebut, namun Islamophobia tidak akan mudah dibumihanguskan. EDL juga harus taat pada konstitusi yang berlaku di negara Inggris yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Tanpa langkah-langkah progresif, Islamophobia akan menjadi ancaman negara Inggris di masa kini dan masa depan. Sebagai bagian dari masyarakat majemuk –meminjam istilah Goult–, komunitas muslim yang berjumlah 2.601.724  atau 4 persen lebih dari total 65.043.092 penduduk Inggris Raya (Tahun 2020) harus melakukan peran-peran aktif dalam integrasi masyarakat Inggris.  

Sebagai misal, Muslim Inggris harus menampakkan performance yang inklusif dan tidak esktrem di tengah-tengah masyarakat plural di Inggris. Demikian juga, new doktrin jihad  harus lebih digelorakan  sebagai jihad membangun masyarakat yang plural dan jihad-jihad lain seperti jihad ekonomi mengentaskan kemiskinan, jihad teknologi, jihad pendidikan ataupun lainnya yang relevan.   

Lebih dari itu, komunitas muslim harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam di berbagai media massa secara massif dan proporsional. Dakwah Islam harus lebih terbuka di masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang objektif tentang Islam. Muslim Inggris harus pula mempermudah akses berbagai kalangan untuk mempelajari agama Islam. Khususnya anak-anak muda milenial yang sejak kecil sudah menjadi digital native. 

Kita sudah melihat peran signifikan masyarakat muslim di Inggris. Klimaksnya adalah pemilihan Sadiq Khan, seorang muslim keturunan Pakistan yang menjadi wali kota pertama di London dari kalangan non-kulit putih. Sadiq Khan sendiri berasal dari Partai Buruh yang pada tahun 2024 ini memenangi Pemilu Presiden di Inggris setelah 14 tahun dikuasai Partai Konservatif. Sadiq Khan adalah tokoh muslim modern, sekalipun pernah menuai kontroversi karena dukungannya dengan perkawinan sejenis dalam Undang-undang di masa yang silam. Namun, penerimaan Sadiq Khan sebagai major (wali kota) di Inggris adalah bukti kemajemukan yang nyata. 

Sadiq Khan, Pemerintah Inggris dan dukungan luas masyarakat terhadap kemajemukan adalah modal penguat masyarakat majemuk di Inggris. Kita dan seluruh masyarakat dunia yakin bahwa kerusuhan di Inggris akan selesai dengan cara-cara yang elegan ala masyarakat majemuk Inggris. Meskipun dukungan ini harus diteruskan dengan penegakan hukum bagi pelaku kerusuhan. Jika tidak dilakukan langkah tegas, tentu akan terjadi kerusuhan serupa based on Islamophobia dan kelak menjadi bahaya laten United Kingdom. Pada pihak lain, kelompok pihak sayap kanan harus sadar bahwa apa yang mereka bayangkan tentang Islam tidak benar alias salah. Sehingga kasus Islamophobia yang menyebabkan kerusuhan tidak lagi terulang dimasa yang akan datang. Semoga.  M Noor Harisudin adalah Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember dan Direktur World Moslem Studies Center  

*M Noor Harisudin adalah Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember dan Direktur World Moslem Studies Center  

Sumber: https://www.arina.id/perspektif/ar-tZyuQ/islamophobia-dan-tantangan-kemajemukan-di-inggris

Oleh: M. Noor Harisudin

Kedatangan Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel, untuk berpidato di hadapan majlis bersama (joint session) Kongres Senat di Gedung Capital Hill Amerika pada Rabu, 24 Juli 2024 sangat mengecewakan publik dunia. Tak heran, ribuan warga Amerika Pro-Palestina ikut berdemontrasi menolak kehadiran penjahat perang Palestina di negeri paman sam tersebut. Bagaimanapun, kehadiran Benyamin Netanyahu merupakan tamparan selain juga juga menginjak-injak human life and rights, human dignity dan justice for all yang dijunjung bukan hanya oleh rakyat Amerika Serikat, namun juga masyarakat dunia. Apalagi secara faktual, pidato Benyamin Netanyahu, menurut Nancy Pelocy, mantan Ketua Kongres AS, adalah pidato terburuk dari semua petinggi asing yang diundang bicara di depan kongres.

Sebelumnya, International Criminal Court (ICC) telah memerintahkan penangkapan Benyamin Netanyahu karena kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza Palestina. International Criminal Court (ICC) sendiri berkedudukan di Den Haag Belanda. Selain Benyamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan tiga pimpinan HAMAS, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh dan Mohammed al-Masri juga diperintahkan untuk ditangkap karena alasan yang sama (19/7/2024). Publik paham bahwa Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang yang telah melakukan pembantaian massal di Gaza Palestina. Benyamin Netanyahu dan juga Gallant harus bertanggungjawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di wilayah negara Palestina (Jalur Gaza) setidaknya sejak 7 Oktober 2023 yang silam.

Di bawah pimpinan Benyamin Netanyahu, Israel telah dengan sengaja dan sistematis melakukan serangan pemusnahan dan penganiayaan massal pada penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak yang tidak berdosa. Lebih dari 39.000 penduduk meninggal di Palestina, sementara korban luka-luka mencapai 70.000 orang. Dari pihak Israel, terbunuh 1200 lebih masyarakat sipil. Namun demikian, pemerintah Amerika Serikat dengan enaknya mengundang Benyamin Netanyahu dan bahkan memberi panggung kehormatan pada ‘penjahat perang’ di Kongres Amerika Serikat. Bukan hanya Palestina yang marah, namun seluruh warga dunia juga marah.

Di sisi lain, Amerika Serikat saat ini sedang menjalankan Pemilu Presiden. Tentu saja kehadiran Benyamin Netanyahu berpengaruh pada suara konstituen Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri–, termasuk Palestina– menjadi pertimbangan warga Amerika untuk memilih presiden mereka. Semula, kompetisi Pilpres antara Joe Biden (Partai Demokrat) dan Donald Trump (Partai Republik) memiliki kebijakan tentang Israel-Palestina yang sejatinya tidak jauh beda. Bahkan, dalam empat tahun terakhir, kebijakan Presiden Joe Biden dianggap lebih buruk daripada Donald Trump. Jika Donald Trump saat menjadi presiden hanya mencegah para imigran ke Amerika, Joe Biden dianggap turut serta ‘membunuh’ warga Palestina.

Namun seiring dengan mundurnya Joe Biden dari pencapresan dan diganti Kamala Harris, maka peta dukungan publik AS bisa berubah. Terutama setelah kedatangan Benyamin Netanyahu di Kongres Amerika Serikat dalam satu pekan ini. Sebut misalnya Donald Trump. Kebijakannya memang anti-imigran semasa ia menjabat presiden. Hingga sekarang, pandangan kebijakan luar negeri Trump tersebut tidak pernah berubah.

Pertemuan Donald Trump dengan Benyamin Netanyahu (26/7/2024), oleh karenanya, bukan hal aneh. Karena, bagi Israel, Donald Trump telah berjasa melicinkan jalan pembukaan hubungan diplomatik antara beberapa negara Israel dengan negara Islam atau Arab. Pada masa Donald Trump menjadi presiden, Israel membangun hubungan diplomasi dengan Emirat, Bahrain, Sudan dan lain-lain. Pada masa ini pula, Donald Trump mengakui Jerussalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan Amerika ke kota yang dideklarasikan sebagai ibukota Palestina.

Kesuksesan Donald Trump ini tidak lepas dari Jared Kushner, menantu Trump yang berperan sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah, termasuk Israel-Palestina. Suami Ivaka Trump ini selama ini dikenal sebagai pengusaha muda sukses dan merupakan zionis esktrem yang juga dekat dengan Pangeran Saudi Arabia, bin Salman. Jared Kushner ini dalam tempo empat tahun telah mendapat banyak keberhasilan (accomplishment) yang ducapai.

Tidak heran, pertemuan antara Donald Trump dan Benyamin Netanyahu di Amerika Serikat hanya akan menambah kekhawatiran banyak pihak. Jika pada akhirnya Trump memenangi Pilpres pada Nopember 2024 ini, maka Israel diprediksi akan semakin membabi-buta. Era Presiden Trump yang kedua –jika ia terpilih–akan semakin mempercepat genoside Israel ke bumi Palestina. Sebaliknya, Donald Trump ini akan menjadi penghalang utama kemerdekaan Palestina.

Sementara, Kamala Harris yang juga Wakil Presiden Amerika Serikat –disamping petinggi dan anggota senat yang lain, yaitu Barnie Sanders dan Ilhan Omar, –memilih untuk tidak hadir ke kongres AS yang didatangi Benyamin Netanyahu. Kendati garis politik Kamala harus sejalan dengan pemerintah Amerika yang memandang Israel adalah sekutu Amerika, namun jejak rekam Kamala Harris menunjukkan progresivitas pemikiran dan langkah politiknya.

Sekali lagi, ketidakhadiran Kamala Harris sebagai Wakil Presiden yang juga Ketua Senat Kongres Amerika Serikat dalam acara pidato Benyamin Netanyahu memiliki makna penting dalam politik Amerika. Apalagi politik Amerika Serikat saat ini menunjukkan klimaks sensivitas yang tinggi. Dus, ketidakhadiran Kamala Harris adalah bukti sikap politik luar negeri yang anti-Yahudi dan Israel. Bahkan lebih jauh, Kamala Harris ingin menunjukkan pada publik bahwa pembunuhan massal di Gaza dan tempat lain di Palestina harus dihentikan saat ini juga. Sudah saatnya perang berakhir, kata Kamala Harris dalam siaran televisi (25/7/2024) setelah bertemu Benyamin Netanyahu.

Dalam hal kebijakan luar negeri, meskipun satu partai (Demokrat), Kamala Harris berbeda dengan Joe Biden yang lebih merangkul Benyamin Netanyahu untuk menyelesaikan Palestina. Joe Biden dalam kampanye presiden sebelum akhirnya mundur dari pencapresan di negeri paman sam tersebut sering diprotes warga Amerika gara-gara pembelaannya pada Israel. Salah satunya Die-in For Humanity yang mendatangi 100 acara lebih acara Joe Biden untuk menyerukan agar ketidakadilan dan kekejaman di Gaza Palestina segera dihentikan. Ada sekitar 700-an anggota Die-in For Humanity yang secara istiqomah menyerukan aspirasi mereka yang Pro-Palestina.

Di sinilah, ada harapan baru warga Amerika dengan Kamala Harris. Dengan sifat keibuannya, Kamala Harris akan lebih peduli pada korban sipil di Gaza Palestina. Meski Kamala Harris adalah seorang istri dari suami Yahudi, namun Kamala sejak lama telah mendeklarasikan diri sebagai Non-Jewish Zionist. Kamala Harris sadar bahwa lobby politik Yahudi di Amerika dipandang sebagai penentu kemenangan atau kekalahan dalam pilihan politik Amerika. Jika survei sebelumnya Joe Biden mendapat 41 persen dan Donald Trump mendapat 49 persen, maka kini dengan rival Kamala Harris, Donald Trump hanya mendapat 42 persen dan Kamala Harris 44 persen.

Lebih dari itu, Kamala Harris tahu bahwa Arab Amerika dan kaum muda progresif akan memiliki suara penting dalam Pemilu Amerika. Karena itu, ia memilih berbeda dengan Joe Biden yang satu partai dengannya dan Donald Trump yang berbeda partai dan menjadi rival politiknya. Namun, apakah secara otomatis Kamala Harris yang bakal memenangi Pilpres 5 Nopember 2024 ini? Dan lalu, apakah kebijakan luar negeri AS tentang Palestina akan juga berubah? Mari kita tunggu episode tahap demi tahap Pemilu Presiden Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan. Karena kemenangan ada di tangan rakyat Amerika. *

*M. Noor Harisudin adalah Direktur World Moslem Studies Center dan Guru Besar UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

**Dimuat di Harian Kompas, 3 Agustus 2024.