Month: May 2024

Media Center Darul Hikam – Raja Arab Saudi,  Salman bin Abdulaziz al-Saud mengundang 1.000 jemaah dari keluarga syuhada Palestina untuk menunaikan haji pada tahun 2024 ini.

Undangan untuk keluarga syuhada Palestina berhaji ini merupakan bagian dari Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji, Umrah dan Kunjungan yang dilakukan Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi. Dilansir pada Detik.com pada Rabu (29/5/2024), program  ini akan dilaksanakan setiap tahun.

Tak hanya warga Palestina, Raja Salman juga mengundang 1.300 jemaah dari 88 negara untuk menunaikan haji tahun ini. Selain itu, program ini mencerminkan kepedulian dan upaya Saudi atas persatuan dan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia.

Direktur World Moslem Studies Center (WOMESTER), Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud atas undangannya kepada seribu keluarga syuhada Palestina untuk menunaikan ibadah haji tahun ini.

“Saya mengapresiasi langkah Raja Salman yang mengundang seribu keluarga syuhada Palestina untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Ini adalah bentuk penghormatan yang luar biasa terhadap para syuhada dan keluarga mereka yang telah berkorban demi Palestina,” terang Prof. Haris pada Kamis, (30/05/2024) di Arab Saudi saat menunaikan haji.

Prof. Haris juga menambahkan bahwa undangan ini semakin bermakna mengingat jumlah korban jiwa di Palestina yang mencapai 35 ribu orang.

“Angka ini menunjukkan betapa besar pengorbanan rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Ini menunjukkan betapa besar pengorbanan para syuhada dan keluarga Palestina,” tambah Prof. Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

Meskipun kelihatannya terdapat perbedaan pandangan mengenai posisi politik Arab Saudi dalam konteks global, terutama terkait Israel, Palestina, dan Amerika Serikat, Prof. Haris menegaskan bahwa undangan ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian Arab Saudi terhadap para pejuang Palestina yang berjuang melawan genosida yang dilakukan oleh Israel.

“Undangan ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan semangat juang rakyat Palestina dan memperkuat solidaritas global terhadap perjuangan mereka,” ucap Prof. Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Prof. Haris berharap langkah ini menjadi awal dari kebijakan-kebijakan progresif lainnya dari Arab Saudi yang menunjukkan komitmen terhadap persaudaraan Islam universal dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Langkah-langkah seperti ini akan semakin memperkuat solidaritas antara negara-negara Islam dan memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina di kancah internasional,” pungkas Prof. Haris yang juga Ketua PP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara.

Media Center Darul Hikam – Direktur World Moslem Studies Center (WOMESTER)  Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC. mengecam keras aksi blokade bantuan kemanusiaan oleh sebagian warga Israel di Gaza. Ia juga prihatin atas perlakuan tidak terhormat terhadap bantuan makanan, di mana bantuan tersebut diinjak-injak dan dibuang ke jalanan.

“Saya mengecam keras karena aksi ini jelas-jelas membuat orang-orang di Palestina tidak bisa mengakses bantuan tersebut, padahal bantuan ini sudah sangat dibutuhkan,” terang Prof. Haris pada Jumat, (18/5/2024) di Arab Saudi saat menunaikan haji.

Warga Israel melakukan blokade bantuan kemanusiaan berupa makanan yang diperuntukkan bagi warga Gaza pada Senin, (15/05/2024) di Gaza, Palestina. Dilansir pada Kompas.com peristiwa blokade tersebut memicu kemarahan besar masyarakat internasional.

Peristiwa ini berakar kuat pada konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Gaza, yang dikuasai Hamas, telah diblokade oleh Israel dan Mesir sejak tahun 2007, sehingga pasokan bantuan barang maupun makanan menjadi sangat terbatas.

Blokade ini ditambah dengan seringnya konflik militer, telah menyebabkan kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, di mana sebagian besar penduduknya sangat bergantung pada bantuan internasional​.

Prof. Haris menegaskan, tidak boleh ada blokade atau penghentian bantuan di tengah jalan atas nama apapun. Alasan bantuan jatuh ke tangan Hamas pun tidak dapat dibenarkan.

“Bantuan ini bukan untuk Hamas, tetapi untuk masyarakat atau warga Gaza yang terdampak akibat perang Israel-Palestina. Bantuan ini wajib disalurkan kepada para korban tersebut,” tambah Prof. Haris yang juga Guru Besar UIN KHAS Jember.

Tak hanya itu, Prof. Haris  juga mendorong pemerintah Israel untuk menghentikan aksi blokade ini dan menghukum orang-orang yang terlibat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal.

“Saya mendorong agar Israel menghentikan aksi ini, dan menghukum orang-orang yang terlibat karena tindakan ini. Kalau terpaksa perang harus terjadi, maka yang penting warga sipil harus diselamatkan. Warga sipil yang terdampak harus diberi bantuan, korban kemanusiaan dalam keadaan apapun harus diperhatikan. Ini yang menjadi pegangan kita,” lanjut Prof. Haris yang juga Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur.

Terakhir, Prof. Haris mengimbau kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan agar tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang terdampak perang tersebut.

“PBB harus bertindak dan juga seluruh masyarakat Indonesia, untuk  terus-menerus mengkampanyekan bantuan kepada orang-orang di Palestina, khususnya di Gaza. Bantuan ini tidak boleh berhenti, harus terus-menerus untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina ketika kondisi seperti ini,” pungkas Prof. Haris yang juga Ketua PP Asosisasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara.

Media Center  Darul Hikam – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) meloloskan Rancangan Undang-Undang anti-Semitisme yang bisa memperluas makna dari anti semitisme di tingkat federal pada Rabu, 1 Mei 2024.  RUU tersebut akan mengkodifikasikan definisi anti-Semitisme yang dibuat oleh International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) dalam Judul VI Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964.

RUU tersebut mendapat tantangan besar dari kelompok kebebasan sipil di Amerika Serikat, karena dipandang sebagai reaksi terhadap protes anti-perang yang sedang berlangsung di kampus-kampus universitas AS. Kini, usulan tersebut diserahkan ke Senat untuk dipertimbangkan.

Direktur World Moslem Studies Center (Womester), Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., turut menyesalkan atas diloloskannya RUU anti-Semitisme. Menurutnya, AS yang disebut sebagai negara dan bangsa yang “eksepsional” (istimewa), bahkan juga dikenal sebagai negara adidaya, justru menunjukkan bahwa AS kini berada di bawah dominasi kekuatan Israel.

“Resolusi ini justru membuktikan bahwa AS mengecilkan diri di hadapan negara Israel, sungguh sangat disayangkan dan memalukan,” ujar Prof Haris yang saat ini tengah menjalankan ibadah haji tahun 2024.

Perlu diketahui, definisi anti-Semitisme menurut IHRA adalah “persepsi tertentu terhadap orang Yahudi, yang dapat diungkapkan sebagai kebencian terhadap orang Yahudi. Manifestasi retoris dan fisik anti-Semitisme ditujukan kepada individu Yahudi atau non-Yahudi dan/atau properti mereka, terhadap institusi komunitas Yahudi dan fasilitas keagamaan”.

Di mana dalam perundang-undangan Amerika tersebut, lanjut Prof Haris dinyatakan bahwa mengeritik, apalagi menyerang negara, bangsa dan pemerintahan Israel merupakan anti semitisme yang telah ditetapkan sebagai kejahatan (crime) di Amerika Serikat.

“Bagaimana bisa warga negara yang mengeritik negaranya sendiri dianggap hal wajar bahkan disebut sebagai kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, sedangkan jika di Amerika terdapat orang yang mengeritik, mengingkari dan menyerangnya secara terbuka dianggap sebagai ‘crime’ kejahatan dan pelanggaran terhadap perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut Guru Besar UIN KHAS Jember itu, genosida dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh rezim Israel di Gaza, termasuk dihalanginya bantuan kemanusiaan dan obat-obatan, sehingga mengakibatkan ancaman kelapangan massal, sungguh tidak bisa masuk di akal, jika perbuatan tersebut dilakukan atas nama ajaran suatu agama.

“Maka dari itu, negara/bangsa tidak logis jika disamakan dengan agama/keyakinan, termasuk Israel disamakan dengan Yahudi.  Keduanya sangat berbeda, negara itu Negara itu ‘naturally earthly’ (memilki tabiat bumi/manusiawi). Sementara agama itu ‘naturally heavenly’ (bertabiat langit/suci),” pungkasnya.

Media Center Darul Hikam – World Moslem Studies Center (Womester) menggelar acara Halal Bihalal dan Diskusi interaktif tentang Perdamaian di Timur Tengah bersama Narasumber dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada Selasa, 30 April 2024, 20.00 WIB secara daring.

Dalam acara tersebut hadir para pengurus Womester, diantaranya, Diplomat dan ASN di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Nur Salim, LC., M.Si sebagai narasumber, Direktur Womester, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC. Wakil Dikretur Womester, KH. Moh. Romli, Sekretaris Womester Akhmad Kamil, dan puluhan anggota lainnya.

Sebelumnya, Womester di tahun 2024 berhasil melakukan pengabdian internasional di dua Benua, yaitu Benua Asia di Hong Kong dan Benua Eropa di Belanda. Pengabdian tersebut dilakukan pada 09-26 Maret 2024.

Dalam kesempatan itu, Direktur Womester, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC, menyampaikan jika pihaknya telah berhasil melakukan sejumlah kegiatan, seperti penyusunan buku pedoman fiqih di luar negeri, hingga pengabdian di luar negeri.

“Kami sudah berhasil melakukan sejumlah kegiatan internasional, ke depan kegiatan semacam ini harus terus kita lakukan untuk kemaslahatan umat,” ujar Guru Besar UIN KHAS Jember.

Misalnya, lanjut Prof Haris, di Hong Kong lebih dari 95% tenaga kerja asal Indonesia merupakan perempuan, sedangkan di Belanda jumlah laki-laki dan perempuan WNI hampir seimbang. Oleh karena itu, jangan sampai WNI yang ada di luar negeri tidak mendapatkan perhatian, baik dari sisi Hak Asasi Manusia-nya hingga menjalakan kegiatan keagamaan.

“Selain itu, kami juga melakukan liputan Islam dunia kerja sama Womester dan Lembaga Ta’lif wa an-Nasyr PBNU. Bentuk kerja samanya dalam  serba serbi Ramadhan di beberapa negara, baik itu di Hong Kong, Belanda, Australia, Jerman, Amerika Serikat dan sebagainya. Bahkan reportase ini dapat dilihat dari berita online, seperti NU Online dan lainnya,” tambah Prof Haris yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember.

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Muchimah tersebut, Diplomat dan ASN di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Nur Salim, LC., M.Si menjelaskan, konflik Israel dan Palestina tidak dipahami dengan menggunakan satu pendekatan saja, namun perlu dilakukan kajian dengan pendekatan yang sangat kompleks.

“Memahami isu Israel dan Palestina ini kita tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan saja. Akan tetapi harus menggunakan banyak pendekatan, seperti pendekatan agama, pendekatan geopolitik, pendekatan kemanusiaan dan lain-lain,” tutur Ustad Nur Salim

“Harus multilayer, karena begitu rumitnya konflik yang terjadi antara Israel dan Palastina. Misalnya, kita melihat dari pendekatan historisnya, bagaimana sejarah yang terjadi pada 3000 tahun yang lalu,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Womester, sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu global yang tengah terjadi. 

“Saya kira kegiatan ini bagus, karena kita berusaha mencari lebih tahu sejelas mungkin tentang informasi isu yang terjadi sebenarnya. Karena banyak di luar sana disinformasi yang beredar luas. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah salah satunya mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina,” pungkasnya.

Penting diketahui pula, Womester merupakan salah satu NGO di Indonesia yang bergerak di bidang penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat dan juga kerja sama. Pembentukannya dirintis oleh sekelompok dosen dan peneliti dari kultur Islam progresif -tradisional yang intens berdiskusi dan mengembangkan pemikiran ke arah yang lebih terbuka dan toleran dengan isu-isu global. Meski tujuannya untuk masyarakat Indonesia dan negara Indonesia.